Dikritik Wapres soal Angka Kemiskinan, Ini Tanggapan Gubernur NTB

LOMBOK TENGAH, KOMPAS.com - Angka kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berada di atas tingkat nasional menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

Hal itu dikatakan Ma'ruf Amin saat menjadi pembicara dalam kuliah umum di Universitas Mataram, NTB, Rabu (19/2/2020).

Di hadapan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan peserta kuliah umum, Ma’ruf menyampaikan kritik mengenai angka kemiskinan di NTB yang cukup tinggi.

Baca juga: Wapres Kritik Angka Kemiskinan NTB di Atas Nasional

Menanggapi hal itu, Gubernur NTB Zulkieflimansayah menilai, angka kemiskinan tersebut tidak akan bisa turun tanpa adanya industri di suatu daerah.

"Teori standar, tidak mungkin menurunkan kemiskinan tanpa industrialisasi," kata Zul usai mendampingi Wapres mengunjungi Bazar Mandalika, Kamis (20/2/2020).

Zul menyebutkan, untuk pengembangan industri di daerah tersebut, butuh proses panjang untuk menyadarkan masyarakat.

"Industrialisasi itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan, butuh ada proses-proses," kata Zul.

Baca juga: Tingginya Angka Kemiskinan dan Stunting di NTB Menjadi Perhatian Wapres

Menurut Zul, standar kemiskinan juga tergantung pada indikator penilaian.

Menurut dia, jika angka standar dinaikkan, otomatis akan menaikkan angka kemiskinan, begitupun sebaliknya.

"Jadi tergantung pada indikator menilai orang miskin. Jadi, kalau misalnya indikator dinaikkan sedikit, jangan-jangan jauh lebih banyak," kata Zul.

Sebelumnya, Ma’ruf menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di NTB harus segera diatasi.

Menurut dia, angka kemiskinan di NTB harus bisa turun di bawah angka nasional.

“Tugas kita juga untuk menurunkan angka kemiskinan. Saya baca angka kemiskinan NTB masih di atas angka kemiskinan nasional, kalau nasional itu 9 koma, kalau NTB Itu masih 14 koma,” ujar Ma’ruf.

Baca juga: Ini Progres Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas.com melalui Dinas Sosial NTB, data kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial dengan jumlah masyarakat miskin  per 1 Januari 2019 yakni sebanyak 869.438 kepala keluarga.

Rinciannya, Lombok Barat 124.192 KK, Lombok Tengah 183.881 KK, Lombok Timur 251.071 KK, dan Sumbawa 59.779 KK.

Kemudian, Dompu 35.790 KK, Bima 83.248 KK, Sumbawa Barat 16.816 KK, Lombok Utara 40.381 KK, Mataram 43.260 KK, dan Kota Bima sebanyak 20.020 KK.

Sedangkan, jika dilihat dari angka kemiskinan berdasarkan jumlah jiwa, ada sebanyak 2.980.200 warga miskin di NTB.

Rinciannya, Lombok Barat 427.667 jiwa, Lombok Tengah 581.573 jiwa, Lombok Timur 874.741 jiwa, dan Sumbawa 217.625 jiwa.

Kemudian, Dompu 138.093 jiwa, Bima 306.446 jiwa, Sumbawa Barat 63.818 jiwa, Lombok Utara 138.327 jiwa, Kota Mataram 158.192 jiwa, dan Kota Bima sebanyak 73.718 jiwa.