Tak Terima Dinonaktifkan, Dosen Unnes Kirim Surat Keberatan ke Nadiem Makarim

Kompas.com - 19/02/2020, 18:04 WIB

SEMARANG, KOMPAS com - Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) Sucipto Hadi Purnomo mengirimkan surat keberatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) atas penonaktifannya sebagai dosen oleh Rektor Unnes.

"Setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya mengajukan keberatan atas pembebasan sementara dari tugas jabatan dosen berdasar SK Rektor Unnes itu," kata Sucipto saat ditemui di Kantor LBH Semarang, Rabu (19/2/2020).

Baca juga: Rektor Unnes Terima Tantangan Debat Terbuka dari Dosen yang Dinonaktifkan

Sucipto yang mengajar jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni ini menulis surat pengajuan keberatan tersebut pada Jumat, 14 Februari lalu.

Surat itu baru dikirimkan ke Kemendikbud melalui jasa pengiriman pada Rabu (19/2/2020).
Surat tersebut juga ditembuskan ke Rektor Unnes. 

Sucipto merasa keberatan dengan SK Rektor Unnes karena terdapat keganjilan.

Di antaranya terkait unggahan di Facebook, aktivitas di Tim evaluasi kinerja akademik (EKA), dan kehadirannya sebagai saksi di Polda Jateng atas aduan dari FR terkait dugaan plagiasi.

Kendati demikian, Sucipto menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Kemendikbud.

"Soal keganjilan dalam surat keputusan itu, biarlah Pak Menteri (Nadiem Makarim) atau pejabat di bawahnya yang menelisik," ujarnya.

Selama surat tersebut berproses, Sucipto menyatakan tetap menerima konsekuensi dari SK Rektor.

"Saya menikmati konsekuensinya tidak boleh mengajar di Unnes, tidak boleh meneliti, dan tidak boleh melakukan pengabdian pada masyarakat. Tapi tiap hari saya tetap melakukan presensi," jelasnya.

Sesuai dengan SK itu, Sucipto juga dilarang untuk menggunakan nama dan atribut Unnes dalam kegiatan pribadi maupun kelembagaan.

Direktur LBH Kota Semarang Zaenal Arifin mengatakan, apabila aparatur sipil negara (ASN) atau dosen terkena sanksi, maka bisa dilakukan banding administrasi atau upaya keberatan.

"Hal itu berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010, bisa dilakukan jika sampai dengan level pemecatan. Terkait pembebastugasan, maka Pak Cip memiliki waktu 14 hari untuk melakukan surat keberatan dikirimkan ke menteri dan ditembuskan ke rektor," jelasnya.

Baca juga: Di Balik Penonaktifan Dosen Unnes yang Diduga Hina Jokowi, Status 8 Bulan Lalu hingga Kasus Plagiarisme

Apabila Rektor tidak menanggapi selambat-lambatnya enam hari, maka kemudian dianggap tidak menggunakan haknya.

Menteri bisa memutus berdasarkan data yang diperoleh.

"Menteri memiliki waktu 21 hari untuk memutuskan kasus tersebut. Apabila tidak ada keputusan, maka keputusan rektor tersebut dianggap batal secara hukum. Ini langkah awal yang bisa dilakukan Pak Cip," ujar Zaenal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadirkan Kartu Kredit Pemda Pertama di Indonesia, Bobby Nasution: Kami Ingin Akselerasi Penyerapan Anggaran

Hadirkan Kartu Kredit Pemda Pertama di Indonesia, Bobby Nasution: Kami Ingin Akselerasi Penyerapan Anggaran

Regional
Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi, Ganjar Siap Kejar Target Predikat AA

Pemprov Jateng Raih Predikat A Reformasi Birokrasi, Ganjar Siap Kejar Target Predikat AA

Regional
DPMPTSP Riau Raih Peringkat Pertama UPP Kategori Prima 2022, Gubri: Jadi Motivasi Bekerja Keras

DPMPTSP Riau Raih Peringkat Pertama UPP Kategori Prima 2022, Gubri: Jadi Motivasi Bekerja Keras

Regional
Bagaimana Akhir Kejahatan Sistemik Mas Bechi?

Bagaimana Akhir Kejahatan Sistemik Mas Bechi?

Regional
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Medan, Wali Kota Bobby Luncurkan UHC JKMB

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan di Medan, Wali Kota Bobby Luncurkan UHC JKMB

Regional
Hadirkan Medan Street Art Festival Mural dan Graffiti, Walkot Bobby Dapat Apresiasi dari Penggiat Seni Mural

Hadirkan Medan Street Art Festival Mural dan Graffiti, Walkot Bobby Dapat Apresiasi dari Penggiat Seni Mural

Regional
Telur Busuk

Telur Busuk

Regional
Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Cegah Kriminalitas, Wali Kota Medan Luncurkan Satgas Medan Kondusif

Regional
Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Kereta Api Makassar Segmen Barru-Maros Diresmikan, Gubernur Sulsel Harapkan Dorong Perekonomian dan Pariwisata

Regional
Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Agendakan Jumat Bersih, OPD Kolaka Timur dan Berbagai Pihak Kompak Bersihkan Kelurahan Rate-rate

Regional
Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Pemkab Banyuwangi Bakal Rekonstruksi 36 Jembatan pada 2023, Bupati Ipuk Minta Warga Dilibatkan

Regional
NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

NTP Riau Naik 5,64 Persen Per November 2022, Gubri: Semoga Terus Meningkat

Regional
Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Targetkan Stunting di Bawah 14 Persen pada 2024, Bupati Ipuk Sambangi Pelosok-pelosok Desa

Regional
Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Dapat Suntikan Dana dari Pemprov Sulsel, Bandara Arung Palakka Kembali Beroperasi untuk Masyarakat Bone

Regional
Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Pembangunan Desa di Riau Terus Dilakukan, Gubri Dapat Apresiasi dari Wamendesa PDTT

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.