Kuasa Hukum Sunda Empire Akan Gugat Pasal yang Menjerat Kliennya ke MK

Kompas.com - 19/02/2020, 06:57 WIB
Salah satu petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana KOMPAS.COM/YUSTINUS WIJAYA KUSUMASalah satu petinggi Sunda Empire Ki Ageng Rangga Sasana

BANDUNG, KOMPAS.com - Polisi telah menetapkan tiga petinggi Sunda Empire sebagai tersangka.

Ketiga petinggi yang diketahui bernama Perdana Menteri Nasri Bank, Kaisar Raden Ratna Ningrum, dan Sekretaris Jendral Ki Ageng Raden Rangga ini dijerat Pasal 14 dan atau 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.

Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal Ki Ageng Raden Rangga, Erwin Syahrudin, mengatakan bahwa pihaknya akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pasal yang menjerat kliennya tersebut.

Baca juga: 22 Hari Ditahan, Sekjen Sunda Empire Rangga Sasana Tetap pada Pendiriannya

Erwin menilai, pasal peninggalan kolonial Belanda itu tidak sesuai dengan konsep hukum saat ini. Menurutnya, pasal ini sangat politis.  

"Pasal ini kan yang masih peninggalan kolonial Belanda. Di balik itu punya kepentingan khusus sehingga ketika diuji materi. Jika tidak disesuaikan dengan konsep hukum sekarang, maka nanti akan banyak korban," ucap Erwin.

Menurut Erwin, pasal ini sama seperti halnya yang menjerat Ratna Sarumpaet dengan kebohongannya soal drama babak belur.

Hanya saja pada kasus Sunda Empire, kliennya ini tetap bersikeras dengan pendiriannya.

Apa yang digagas itu, kata Erwin, hanya sebuah teori untuk membangun tatanan dunia dengan visi dan misi berdasarkan hukum alam.

Alasan lain dirinya mengajukan uji materi pasal Pasal 14 dan atau 15 UU RI Nomor 1 tahun 1946 ke MK, Erwin menyebut agar tidak ada lagi korban lain dari fleksibilitas pasal tersebut.

"Memang alasan lain kita gugat ke MK karena dimungkinkan nanti akan ada Rangga Sasana lain yang istilahnya bisa menjadi korban dari fleksibilitas pasal tersebut, dan awak media pun ketika meliput suatu hal tapi tidak berdasarkan pasal yang ada, ketika berasumsi saja bisa terkena pasal itu, jadi sangat membahayakan," katanya.

lebih lanjut, Erwin mengatakan, berdasarkan penuturan dari penyidik, kasus Sunda Empire ini tidak ada unsur penipuan.

"Tidak ada unsur penipuan atau uang yang ditarik dari anggotanya, jadi di sini pure gagasan yang diciptakan, untuk menciptakan tertib tatanan dunia itu dibuat sejahtera," ujar Erwin.

Baca juga: Kuasa Hukum Ajukan Penangguhan Penahanan Sekjen Sunda Empire Ki Rangga Sasana

Namun saat ini pihaknya belum mengajukan permohonan uji materi tersebut lantaran masih harus berkoordinasi terkait kesiapan kliennya, sekaligus membutuhkan waktu yang cukup untuk pembuatan naskah permohonan uji materi karena harus melibatkan para ahli.

"Belum, jadi kita masih mengumpulkan beberapa ahli dan lagi proses drafting. Tadi juga kita sudah koordinasi dengan klien kami soal rencana seperti itu sejauh mana kesiapan beliau. Karena kita mau uji materi, harus ada dana yang cukup, disesuaikan dengan dana yang ada," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkat Belatung, Peternak Ayam Ini Tetap Bertahan meski Dihajar Pandemi

Berkat Belatung, Peternak Ayam Ini Tetap Bertahan meski Dihajar Pandemi

Regional
Jelang Coblosan Pilkada, Kabupaten Tasikmalaya Naik Status Zona Merah

Jelang Coblosan Pilkada, Kabupaten Tasikmalaya Naik Status Zona Merah

Regional
Pemkot Pontianak Pastikan Gelar Belajar Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Pemkot Pontianak Pastikan Gelar Belajar Tatap Muka dengan Protokol Kesehatan Ketat

Regional
Rumah Rusak karena Puting Beliung, 25 KK di Kabupaten Dompu Masih Mengungsi

Rumah Rusak karena Puting Beliung, 25 KK di Kabupaten Dompu Masih Mengungsi

Regional
Pasca-acara Rizieq Shihab di Bogor, Dinkes Sebut 20 Orang Reaktif Bukan Positif Covid-19

Pasca-acara Rizieq Shihab di Bogor, Dinkes Sebut 20 Orang Reaktif Bukan Positif Covid-19

Regional
Sehari Beroperasi, Rusunawa di Tegal Sudah Isolasi 3 Pasien Covid-19

Sehari Beroperasi, Rusunawa di Tegal Sudah Isolasi 3 Pasien Covid-19

Regional
5 Kasus Pencurian Kotak Amal, Satu Keluarga hingga Sekdes Jadi Pelaku Pembobolan

5 Kasus Pencurian Kotak Amal, Satu Keluarga hingga Sekdes Jadi Pelaku Pembobolan

Regional
Pelaku Pembunuhan yang Ditangkap di Makassar Terlibat Kasus Penipuan

Pelaku Pembunuhan yang Ditangkap di Makassar Terlibat Kasus Penipuan

Regional
Jejak dan Bekas Cakaran Macan Tutul di Gunung Merapi Tak Lagi Terlihat Sejak 2012

Jejak dan Bekas Cakaran Macan Tutul di Gunung Merapi Tak Lagi Terlihat Sejak 2012

Regional
Suami Paksa Istri dan Anaknya 26 Kali Mencuri Kotak Amal di Masjid

Suami Paksa Istri dan Anaknya 26 Kali Mencuri Kotak Amal di Masjid

Regional
Gulma Tutup Sungai Mahakam di 3 Desa, Ini Penjelasan DLH Kukar

Gulma Tutup Sungai Mahakam di 3 Desa, Ini Penjelasan DLH Kukar

Regional
Emosi karena Ditagih Utang, Seorang Pemuda Aniaya Lansia hingga Tewas

Emosi karena Ditagih Utang, Seorang Pemuda Aniaya Lansia hingga Tewas

Regional
Pangdam III Siliwangi Siap Tertibkan Baliho Tak Berizin Bersama Polri dan Satpol PP

Pangdam III Siliwangi Siap Tertibkan Baliho Tak Berizin Bersama Polri dan Satpol PP

Regional
Bekas Jejak di Jalur Evakuasi Gunung Merapi, TNGM : Itu Jejak Anjing

Bekas Jejak di Jalur Evakuasi Gunung Merapi, TNGM : Itu Jejak Anjing

Regional
Bupati Tanah Bumbu Bantah Hentikan Program Kesehatan Gratis

Bupati Tanah Bumbu Bantah Hentikan Program Kesehatan Gratis

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X