Tuntut Izin Tambang Emas Dicabut, Warga Banyuwangi "Ngontel" ke Kantor Gubernur Jatim

JEMBER, KOMPAS.com - Masyarakat Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi yang tergabung dalam solidaritas masyarakat tolak tambang menggelar aksi "ngontel" bareng ke kantor Gubernur Jawa Timur.

Mereka berangkat pada Sabtu (14/2/2020), kemudian istirahat di Ponpes Asshidiqi Putri (Ashri) Jember.

Selanjutnya, mereka kembali meneruskan perjalanannya pada Minggu (16/2/2020) untuk menghadap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawasa.

“Kami berangkat dengan tujuan Gubernur menutup tambang emas,” kata Usman A Halimi, salah satu warga pada Kompas.com di Ponpes Ashri.

Baca juga: Polisi Tutup 23 Lubang Tambang Emas Ilegal di Gunung Pongkor Bogor

Menurut dia, aksi ngontel bareng itu merupakan bentuk dari keseriusan warga untuk menolak tambang.

“Ini iktikad kami atas kerisauan kami terhadap pertambangan yang meresahkan warga,” ucapnya.

Baca juga: Belasan Komunitas Seni Suarakan Tolak Tambang Emas di Aceh Tengah

Dampak tambang emas: krisis ekologi dan krisis sosial

Di gunung Tumpang Pitu, kata dia, sudah mendapat izin operasi pertambangan sejak tahun 2017 lalu.

Dampaknya, pernah terjadi banjir, krisis sosial antar warga, bahkan antar keluarga tidak akur.

“Tambang ini akan diperluas di wilayah yang dekat dengan pemukiman warga,” terangnya.

Padahal, lanjut dia, wilayah tersebut, yakni Gunung Salakan, merupakan lokasi cadangan air bagi warga. Baik untuk konsumsi maupun mengairi sawah.

Baca juga: Polda Banten Tutup 25 Tambang Emas yang Sebabkan Banjir Bandang

“Gunung Salakan ini belum keluar izinnya, masih penelitian. Untuk itu kami menolak,” jelas dia. 

Sebab, krisis sosial ekologi sudah terjadi di masyarakat. Warga tidak ingin terjadi konflik yang semakin parah karena tambang ini.

“Warga ada di kaki Gunung Salakan, tidak ada jarak dan sangat dekat, kalau jalan kaki mungkin dua jam,” papar dia.

Sekarang, masyarakat sekitar ada yang menjaga Gunung Salakan, tidak memblokir.

“Kami mempertahankan di Gunung Salakan, karena belajar di Gunung Tumpang Pitu, kami tidak mau memberikan sejengkal tanan untuk tambang,” papar dia.

Ada sekitar 300 tenda yang dihuni oleh warga yang setiap hari diisi oleh warga sekitar. Sebagian berangkat ke Surabaya untuk menemui Gubernur meminta Gunung Salakan itu tidak ditambang.

“Tuntutan ke Gubernur menandatangani pencabutan IUP PT BSI dan PT DSI,” tegas dia.