Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Pemulangan WNI Eks ISIS

PADANG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk mempertimbangkan pemulangan Warga Negara Indonesia ( WNI) eks ISIS yang ada di luar negeri.

"Saya kira, perlu dipertimbangkan anak dan perempuan yang jumlahnya cukup banyak," ujar Ahmad Muzani, Sabtu (15/2/2020) malam di Padang.

Baca juga: Ketua MPR Dukung Keputusan Pemerintah Batal Pulangkan WNI Eks ISIS

Politisi asal Partai Gerindra itu mengatakan pemerintah harus memperhatikan anak-anak dan perempuan eks ISIS tersebut dinilai tidaklah berdosa.

"Toh mereka sesuatu yang tidak berdosa, mereka harus kita bina masa depannya, dan negara harus membina ideologinya supaya paham yang bertentangan dengan negara, dengan pancasila itu," jelas Ahmad Muzani.

Menurut dia, jika memang dipulangkan pemerintah diminta menanamkan kembali ideologi Pancasila terhadap mereka.

Muzani yakin anak-anak dan perempuan eks ISIS dapat setia Pancasila dan Indonesia.

"Bisa kita luruskan, yang pada akhirnya mereka memiliki kesadaran baru tentang bernegara, bermasyarakat, dan ber-Pancasila," kata Muzani.

Baca juga: Pemerintah Diminta Matangkan Program Deradikalisasi Sebelum Pulangkan Anak-anak Eks ISIS

Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung keputusan pemerintah yang membatalkan rencana pemulangan warga negara Indonesia ( WNI) eks ISIS untuk mencegah munculnya masalah baru terkait radikisme.

Bambang mengatakan, belum meratanya keadilan dan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab maraknya ideologi transnasional tumbuh di Indonesia.

"Jika negara mampu memasuki setiap dinding lapisan jiwa warganya, rasanya tak mungkin ada warga negara berpaling dari negeri yang subur tanahnya laksana surga ini," kata Bambang.

Menurut Bambang, selain peran pemerintah, partai politik juga harus memiliki komitmen untuk menyejahterakan masyarakat.

Sebab, partai politik adalah tempat masyarakat berhimpun membangun perjuangan.

"Jika ada warga yang memilih berjuang dengan caranya sendiri diluar koridor konstitusi, justru menunjukan ada yang salah dalam managemen perjuangan dan pendekatan partai politik ke masyarakat," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, luka yang tergores akibat perlakukan yang tidak adil, akan membuat masyarakat melakukan hal apa pun di luar nalar mereka.

Oleh karenanya, kata dia, pemerintah dan partai politik sangat perlu menjaga tegaknya keadilan di berbagai bidang, baik itu ekonomi, sosial, maupun politik.