Ini Penyebab Wabah Muntaber di Tanimbar yang Menewaskan 10 Orang

AMBON, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan Kepulauan Tanimbar, Maluku, mengungkap sejumlah faktor penyebab mewabahnya penyakit muntaber yang menyerang lebih dari seribu warga dan menewaskan sepuluh orang di wilayah tersebut dalam sebulan terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Tanimbar, Edwin Tomasoa mengatakan, salah satu penyebab mewabahnya penyakit muntaber di wilayah tersebut lantaran perilaku hidup tidak sehat yang selama ini terjadi di masyarakat.

“Jadi, ada beberapa hal yang mempengaruhi seperti kebersihan lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat yang masih kurang di masyarakat,” kata Edwin, kepada Kompas.com, saat dimintai tanggapannya, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: 10 Warga Tanimbar, Maluku, Tewas karena Wabah Muntaber

Dia menuturkan, sampai saat ini, masih ada banyak warga di Kepulauan Tanimbar yang tidak memiliki fasilitas mendasar seperti kakus atau jamban di rumahnya.

Kemudian, ada warga yang hingga kini masih mengonsumsi air yang tidak direbus terlebih dahulu.

“Mereka (warga) ada yang belum punya jamban ada juga beberapa yang minum air yang tidak dimasak,” sebut dia.

Selain dua masalah mendasar tersebut, Edwin mengungkapkan faktor cuaca yang selalu terjadi setiap tahun di bulan Desember hingga Januari di wilayah tersebut selalu memunculkan banyak lalat, sehingga lebih memperburuk mewabahnya penyakit tersebut.

“Kemudian, di Tanimbar itu akhir Desember sampai Januari itu musim angin barat, itu banyak lalat, jadi itu menambah banyaknya kasus muntaber,” katanya.

Baca juga: Baru Kembali dari Malaysia, Satu Warga Tanimbar Diduga Terjangkit Virus Corona

Sebelumnya diberitakan, wabah penyakit muntaber menjangkit lebih dari 1.000 warga di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, sejak Januari hingga Februari 2020.

Dinas Kesehatan setempat mencatat sebanyak 10 warga di tujuh desa tewas akibat wabah penyakit itu.

Meski jumlah warga yang terserang muntaber mencapai lebih dari 1.000 orang dan telah menewaskan 10 warga, namun pemerintah daerah setempat tidak memberlakukan status KLB di wilayah tersebut.