Kompas.com - 12/02/2020, 10:43 WIB
Kantor Desa Gebyog Kabuaten Magetan. Warga desa tersebut kesulitan mengurus dokumen kependudukan dengan adanya adanya pemekaran RT. Pemerintah Magetan memastikan melarang adanya pemekaran RT. KOMPAS.COM/SUKOCOKantor Desa Gebyog Kabuaten Magetan. Warga desa tersebut kesulitan mengurus dokumen kependudukan dengan adanya adanya pemekaran RT. Pemerintah Magetan memastikan melarang adanya pemekaran RT.

MAGETAN, KOMPAS.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan belum mengetahui masalah kesulitan administrasi kependudukan yang dialami warga Desa Gebyog, Karangrejo.

Kesulitan administrasi itu dialami warga karena perangkat Desa Gebyog melakukan pemekaran RT pada 2015.

“Seingat saya tahun 2015 saya di pemerintahan itu tidak boleh pemekaran. Sampai saat ini tidak ada penambahan jumlah RT di Magetan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magetan Eko Muryanto di ruang kerjanya, Rabu (12/01/2020).

Baca juga: Saat Warga di Magetan Kebingungan Mencari Pak RT dan Mengurus Dokumen

Pemkab Magetan melarang pemekaran RT karena berdampak terhadap administrasi kependudukan warga.

Pemekaran akan berdampak terhadap perubahan kartu tanda penduduk (KTP), pengurusan BPKB kendaraan, dan data administasi penduduk lainnya.

“Dampaknya panjang. KTP juga berubah, padahal blangko terbatas. Jumlah RT, RW, itu kan ada kode wilayah,” jelas Eko.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pemkab Magetan tak akan kompromi terkait pemekaran RT. Meski jumlah penduduk terlalu banyak, izin pemekaran RT tak bakal dikeluarkan.

“Kalau penambahan karena adanya pemukiman baru masih bisa. Kalau pemecahan saya tidak toleransi dulu,” kata dia.

Pemekaran Sudah Koordinasi

Mantan Kepala Desa Gebyog Eka Saputra memastikan pemekaran yang dilakukan pada 2015 itu untuk efisiensi.

Pemekaran RT meruapakan program kepala desa sebelumnya yang belum dieksekusi, tapi telah disahkan melalui peraturan desa.

“Yang Utara jalan RT 4 yang Selatan jalan RT 3. Kalau mau arisan RT saja repot. Itu program Kepala desa dulu yang mandek, saya hanya melanjutkan. Perdes itu saya hanya menguatkan dari sisi norma,” kata Eka saat dihubungi.

Eka telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengeksekusi program itu. Meski, Dinas Kependudukan Kabupaten Magetan tak sanggup menerbitkan KTP baru karena blangko tak mencukupi.

“Kepala Dinasnya almarhum Pak Priyono waktu masih Bapermas sudah saya lapor,” katanya.

Sulit Bertemu RT dan Urus KTP

Warga Desa Gebyog, Kecamatan Karangrejo, kesulitan mengurus dokumen kependudukan karena pemekaran RT yang dilakukan kepala desa pada 2015.

Domisili ketua RT yang tak berada di wilayah kerjanya menyulitkan warga meminta tanda tangan. Salah satu warga, Suparno, mengaku kesulitan mengurus BPKB kendaraan karena perbedaan data di KTP.

“Di KTP domisili saya di RT 2, tetapi kenyataannya saya tinggal di RT 4,” katanya.

Kepala Desa Gebyog Suyanto juga memastikan dua RT hasil pemekaran tak masuk dalam administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan.

Baca juga: Hibur Pasien Virus Corona Covid-19, Staf Rumah Sakit di Wuhan Ajak Menari

Kepala desa yang baru menjabat selama dua bulan itu juga akan menghentikan insentif kepada dua ketua RT itu karena takut menyalahi aturan.

“Di Dispenduk RT 7, RW 1 dan RT 8, RW 2 pemekaran baru itu tidak ada,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Kepada Dubes Australia, Ridwan Kamil: Jabar Nomor Satu Destinasi Investasi

Regional
PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

PON XX Segera Berakhir, Disorda Papua Siapkan Tim untuk Rawat Venue

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.