Temui Ketua DPRD Kaltim, Masyarakat Adat Long Isun Minta Pengakuan Hutan Adat

Kompas.com - 10/02/2020, 19:11 WIB
Pertemuan masyarakat adat Long Isun bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di ruang kerja Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONPertemuan masyarakat adat Long Isun bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di ruang kerja Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/2/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Masyarakat Adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menemui Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Senin (10/2/2020) di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Mereka meminta agar DPRD Kaltim mengambil sikap atas konflik yang tengah dihadapi masyarakat adat.

Diketahui, masyarakat Long Isun tengah memperjuangkan pengakuan atas hutan adat yang masuk konsesi PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT) pemegang hak penguasaan hutan (HPH) di Kecamatan Long Pahangai.

Baca juga: Satu Dekade Konflik dengan Perusahaan Kayu, Ini Perjuangan Masyarakat Long Isun Pertahankan Hutan Adat

Ada 13.150 hektar luasan konsesi PT KBT yang mencaplok hutan adat masyarakat Long Isun dari keseluruhan total luas konsesi 82.810 hektar.

Masyarakat Long Isun meminta ada pengakuan hutan adat dari pemerintah daerah.

Warga mengusulkan adanya payung hukum pengakuan dari pemerintah daerah baik melalui SK Bupati atau Peraturan Daerah (Perda).

"Draf Raperda dan naskah akademik sudah kami siapkan untuk pengakuan hutan adat itu," kata Carolus Tuah, Peneliti Pokja 30 Kaltim yang tergabung dalam Koalisi Kemanusiaan mengawal kasus Long Isun usai rapat bersama Ketua DPRD Kaltim, Senin.

Tuah mengatakan, sudah ada hasil pertemuan bersama tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan adat yang masuk konsesi perusahaan jadi status quo sambil menunggu usulan menjadi hutan adat.

Selain itu, tim KLHK juga meminta harus ada pengakuan masyarakat adat Long Isun dari pemerintah daerah, sebelum ditetapkan wilayah yang masuk konsesi PT KBT menjadi hutan adat.

"Artinya, sebelum pemerintah mengakui hutan adat, harus ada pengakuan dulu dari pemerintah daerah terhadap masyarakat. Ini sedang diperjuangkan," kata Tuah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembuangan Limbah Pabrik di Jalanan Cianjur Berpotensi Mencemari DAS Citarum

Pembuangan Limbah Pabrik di Jalanan Cianjur Berpotensi Mencemari DAS Citarum

Regional
Wali Kota Hendi Pastikan Jokowi Akan Tinjau Vaksinasi Tahap 2 di Kota Semarang

Wali Kota Hendi Pastikan Jokowi Akan Tinjau Vaksinasi Tahap 2 di Kota Semarang

Regional
Kasus Covid-19 di Jateng Melandai, Ganjar Minta Upaya 3T Terus Digenjot

Kasus Covid-19 di Jateng Melandai, Ganjar Minta Upaya 3T Terus Digenjot

Regional
Resmikan Tempat Fisioterapi, Wali Kota Hendi Motivasi Penderita Cerebral Palsy

Resmikan Tempat Fisioterapi, Wali Kota Hendi Motivasi Penderita Cerebral Palsy

Regional
KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

KM Fajar Baru 8 Terbakar Saat Bersandar di Pelabuhan Rakyat Sorong, Korban Jiwa Nihil

Regional
Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Kacang Tak Lupa Kulit, Ganjar Sempatkan Diri Sowan ke Rumah Indekos Semasa Kuliah

Regional
'Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat'

"Herlis Memang Pulang Kampung, Tapi Sudah Jadi Mayat"

Regional
Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Kebijakan Wali Kota Hendi Antar Semarang Jadi Pilot Project Pendataan Keluarga

Regional
Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Rehabilitasi Anak-anak Tuli di Purbalingga, Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan ABD

Regional
Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Pedagang Pasar di Surakarta Antusias Divaksin, Ganjar OptimistisPercepat Vaksinasi Pedagang Pasar

Regional
Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Kronologi Pria Mabuk Tembak Dada Bocah 8 Tahun yang Sedang Main, Bermula Omongannya Diacuhkan

Regional
Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Bocah 8 Tahun Diterkam Buaya di Depan Sang Ayah, Jasad Ditemukan Utuh di Dalam Perut Buaya

Regional
Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah 'Siap, Pak'

Wali Kota Tegal Abaikan Saran Gubernur untuk Cabut Laporan, Ganjar: Padahal, Saya Ajak Bicara Sudah "Siap, Pak"

Regional
Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Ibu yang Dilaporkan Anak ke Polisi: Saya Ketakutan, Saya Mengandung Dia 9 Bulan Tak Pernah Minta Balasan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

[POPULER NUSANTARA] Kajari Gadungan Menginap 2 Bulan di Hotel Tanpa Bayar | Pelajar SMP Daftar Nikah di KUA

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X