Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Ganjar Menolak, Ridwan Kamil Terima Bersyarat

Kompas.com - 08/02/2020, 14:30 WIB
Tentara Irak memperlihatkan bendera ISIS yang diperoleh setelah mereka merebut pertahanan ISIS di sebuah desa di sisi timur kota Mosul. BULENT KILIC / AFP Tentara Irak memperlihatkan bendera ISIS yang diperoleh setelah mereka merebut pertahanan ISIS di sebuah desa di sisi timur kota Mosul.

KOMPAS.com- Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS menuai polemik di tengah masyarakat.

Presiden Jokowi, melansir dari Kompas TV, mengaku hal itu masih dalam proses pembahasan.

Hingga saat ini, pemerintah masih menimbang sisi positif dan negatifnya. Pemerintah belum mengambil keputusan perihal pemulangan WNI eks ISIS.

"Kalau tanya ke saya, saya akan bilang tidak tapi masih dirataskan. Kita harus kalkulasi plus minusnya, secara detail. Keputusan itu akan kita ambil dalam rapat terbatas setelah mendengarkan paparan kementerian," ujar Jokowi.

Sejumlah kepala daerah juga angkat bicara perihal wacana tersebut.

Ada yang kukuh menolak, ada pula yang bersedia menerima dengan syarat tertentu.

Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Presiden Segera Putuskan Nasib WNI eks ISIS

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ganjar menolak

Gubernur Jawa Tengah Ganjar PranowoKOMPAS.com/RISKA FARASONALIA Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara tegas menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia.

Ganjar menyebut, pemerintah selama ini sudah menghabiskan banyak energi untuk melakukan deradikalisasi pada eks narapidana terorisme yang ada.

"Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak apalagi kalau ketambahan mereka (WNI eks ISIS)," kata Ganjar.

Menurut dia, WNI anggota ISIS di luar negeri bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah.

Lebih-lebih, mereka telah membakar paspor WNI dengan sengaja.

"Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri, bukan mereka (WNI eks ISIS)," ucap dia.

Ganjar berharap pemerintah mempertimbangkan secara matang rencana pengembalian mereka ke Indonesia.

Baca juga: Tolak Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS, Warga Datangi DPRD DIY

Ridwan Kamil beri syarat

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai awak media seusai menggelar rapat bersama perwakilan perusahaan asal Inggris Plastic Energy di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Rabu (5/2/2020).KOMPAS.COM/DENDI RAMDHANI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat diwawancarai awak media seusai menggelar rapat bersama perwakilan perusahaan asal Inggris Plastic Energy di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Rabu (5/2/2020).
Berbeda dengan Ganjar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membuka peluang WNI eks ISIS kembali ke Indonesia.

Namun, ada sejumlah syarat yang diutarakannya.

"Iya lah (diterima) kan warga sendiri, asal insyaf oleh ukuran BNPT sehingga tak mengganggu tatanan nilai Pancasila dan tidak melakukan kegiatan yang ilegal, melanggar hukum," kata Emil.

Ia menuturkan, warga berhak memiliki kehidupan normal seperti biasanya. "Membangun negeri ini dengan ideologi Pancasila, tentunya sama-sama membaur ke masyarakat di Jawa Barat," ungkapnya.

Meski demikian, Emil mengaku, perihal rencana pemulangan WNI eks ISIS ini dirinya belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.

Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

"Jadi hubungan luar negeri juga terkait WNI eks ISIS, kalau pemerintah bilang tidak (menolak) kami amankan. Kalau iya (diterima) tolong disalurkan bikin program sambil nunggu arahan pemerintah pusat," ujar Emil.

Baca juga: Pemulangan WNI Eks ISIS, Pertaruhan Indonesia di Mata Internasional?

Belum ada keputusan

Kepala BNPT Suhardi AliusKompas.com / Dani Prabowo Kepala BNPT Suhardi Alius
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meluruskan kabar mengenai rencana pemulangan WNI eks ISIS.

"Saya luruskan, sampai saat ini belum ada keputusan untuk pengembalian itu," kata Suhardi, seperti dilansir dari Kompas TV.

BNPT memang memperoleh informasi mengenai keberadaan 600-an WNI eks ISIS di Suriah.

Ïnformasi ini kami peroleh dari saluran intelijen maupun badan-badan internasional. Ada tiga lembaga yang pegang informasi ini,"katanya.

Informasi tersebut kemudian dibahas dengan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhumkam), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Sosial.

"Kami paparan dan kementerian terkait memberi tanggapan," kata dia.

Sumber: Kompas.com (Penulis: Riska Farasonalia, Dendi Ramdhani, Dani Prabowo | Editor: Aprilia Ika, Teuku Muhamad Valdy Arief, Kristian Erdianto), Kompas TV



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Sejumlah Warga Tak Mau Terima BST Dobel, Begini Respons Ganjar Pranowo

Regional
Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Bantu Pemkab Bogor Kejar Target, Telaga Kahuripan Fasilitasi Vaksin untuk Warga

Regional
11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

11 Tahun Menanti, Wonogiri Akhirnya Kantongi Predikat KLA Tingkat Pratama

Regional
Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Meski PPKM Level 4 Diperpanjang, Pemkot Semarang Tak Lagi Lakukan Penyekatan

Regional
Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Isoman Rawan Tularkan Virus, Pemkab Wonogiri Terapkan Tempat Isolasi Terpadu

Regional
Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Apresiasi Aksi Peduli Covid-19 Mahasiswa di Semarang, Ganjar: Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Regional
Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Jamin Biaya Pemakaman Pasien Covid-19, Pemkab Wonogiri Anggarkan Rp 2 Juta Per Pemulasaraan

Regional
Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Keterlibatan Pemerintah Bikin BOR di Wonogiri Turun Drastis Selama PPKM

Regional
Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Bupati Wonogiri Fokus Percepat Vaksinasi di Tingkat Kecamatan

Regional
Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Kendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk, Wali Kota Madiun Terima Penghargaan MKK 2021

Regional
Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Sapa Warga Subang dan Purwakarta, Ridwan Kamil Bagikan Sembako dan Tinjau Vaksinasi

Regional
Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Mahasiswa Bantu Penanganan Covid-19, Ganjar Pranowo Berikan Apresiasi

Regional
Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi 'Getar Dilan' Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Wujudkan Ketahanan Pangan, Inovasi "Getar Dilan" Luwu Utara Masuk Top 45 KIPP

Regional
Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Jabar Optimistis Desa Wisatanya Akan Menang di Ajang ADWI 2021

Regional
Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Bocah 2 Tahun Meninggal Usai Makan Singkong Bakar, Ini Kronologinya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X