KOMPAS.com- Rencana pemulangan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS menuai polemik di tengah masyarakat.
Presiden Jokowi, melansir dari Kompas TV, mengaku hal itu masih dalam proses pembahasan.
Hingga saat ini, pemerintah masih menimbang sisi positif dan negatifnya. Pemerintah belum mengambil keputusan perihal pemulangan WNI eks ISIS.
"Kalau tanya ke saya, saya akan bilang tidak tapi masih dirataskan. Kita harus kalkulasi plus minusnya, secara detail. Keputusan itu akan kita ambil dalam rapat terbatas setelah mendengarkan paparan kementerian," ujar Jokowi.
Sejumlah kepala daerah juga angkat bicara perihal wacana tersebut.
Ada yang kukuh menolak, ada pula yang bersedia menerima dengan syarat tertentu.
Baca juga: Tenaga Ahli KSP Sebut Presiden Segera Putuskan Nasib WNI eks ISIS
Gubernur Jawa Tengah Ganjar PranowoGanjar menyebut, pemerintah selama ini sudah menghabiskan banyak energi untuk melakukan deradikalisasi pada eks narapidana terorisme yang ada.
"Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak apalagi kalau ketambahan mereka (WNI eks ISIS)," kata Ganjar.
Menurut dia, WNI anggota ISIS di luar negeri bukan lagi menjadi tanggung jawab pemerintah.
Ikut
