Ganjar Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia

SEMARANG.KOMPAS.com - Wacana pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang terafiliasi dengan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) telah ramai diperdebatkan di kalangan publik.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun tegas menolak rencana pemulangan WNI eks ISIS terutama yang berasal dari Jawa Tengah.

"Yang saya tunggu kembali ke tanah air itu WNI asal Jateng yang sukses di luar negeri. Bukan mereka (anggota ISIS)," kata Ganjar di Semarang, Jumat (07/02/2020).

Baca juga: Pro Kontra dan Dampak di Balik Rencana Pemulangan Ratusan WNI Eks ISIS...

Menurut Ganjar, WNI anggota ISIS di luar negeri itu sudah bukan lagi tanggung jawab pemerintah. Apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI.

"Saya kira kok perlu dipertimbangkan matang-matang untuk pengembalian mereka ke Indonesia," jelas Ganjar.

Ganjar menjelaskan Jawa Tengah sedang berupaya melakukan deradikalisasi kepada mereka yang terpapar paham radikalisme, khususnya mantan narapidana kasus terorisme.

Baca juga: Soal Rencana Pemulangan WNI Eks ISIS, Ini Kata Ketua PP Muhammadiyah

Selama ini, Ganjar intens berkomunikasi dengan para eks narapidana terorisme di Jawa Tengah yang jumlahnya puluhan.

Dari perbincangannya itu, Ganjar menilai mereka bisa berbahaya jika tidak dibina dengan baik.

"Makanya kami ngurusi yang sudah ada saja, kami bina mereka. Itu saja sekarang butuh energi banyak, apalagi kalau ketambahan mereka," tandasnya.

Sebagai informasi, Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan sebanyak 600 WNI di Timur Tengah yang sempat bergabung dalam kelompok ISIS akan dipulangkan ke Tanah Air.

Baca juga: Sebelum Pulangkan Teroris Pelintas Batas, Pemerintah Diminta Pastikan Mereka Tak Terpapar Paham ISIS

Informasi rencana pemulangan WNI eks ISIS itu diperoleh Fachrul dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sementara proses pemulangan mereka akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sedangkan Presiden Joko Widodo menyatakan pemulangan WNI eks ISIS itu masih perlu dikaji dalam rapat tingkat menteri.