Aksi Andre Rosiade Gerebek PSK Dinilai Rugikan Perhotelan, PHRI Sumbar Akan Tempuh Jalur Hukum

PADANG, KOMPAS.com - Buntut kasus penggerebekan PSK online di sebuah hotel di Padang, Sumatera Barat (Sumbar), oleh anggota DPR RI Andre Rosiade terus menuai polemik.

Kali ini, kalangan perhotelan Sumbar yang diwakili Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar tidak terima dengan kegiatan yang dilakukan oleh politisi Gerindra tersebut.

Pihak PHRI berencana menempuh jalur hukum untuk menuntaskan kasus tersebut.

Baca juga: Penggerebekan PSK di Padang, Ada Nama Andre Rosiade di Kuitansi Pemesan

Hal ini dikatakan oleh Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumbar Maulana Yusran.

Menurut Maulana, aksi penggerebekan tersebut sudah merugikan dunia perhotelan di Padang dan Sumbar.

Untuk itu, PHRI akan meminta Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemkot Padang untuk menuntaskan kasus tersebut.

Baca juga: Duduk Perkara Penggerebekan PSK di Padang hingga Anggota DPR Andre Rosiade Bantah Sengaja Menjebak

PHRI akan tempuh jalur hukum

KOMPAS.COM/PERDANA PUTRA Mucikari PSK Online di Padang, AS

Dalam penggerebekan itu, kata Maulana, polisi ataupun pihak Andre yang melakukan aksi itu tidak pernah meminta izin ke manajemen hotel.

Baca juga: MKD DPR Tunggu Laporan Warga soal Andre Rosiade Gerebek PSK

"Tidak ada minta izin, padahal hotel memiliki wilayah privacy yang harus dijaga," jelas Maulana.

Selain itu, kata Maulana, pihaknya juga berencana melaporkan Andre ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena telah melakukan tindakan yang merusak nama hotel.

Baca juga: Bantah Jebak PSK, Andre Rosiade Akui Ajudannya Pinjamkan Kamar Hotel

Ada nama Andre di kuitansi pemesan

Dok. Twitter @tempemendoanGL Kuitansi pembayaran hotel lokasi penggerebekan PSK di Padang atas nama Andre Rosiade yang beredar di media sosial.

Kuitansi itu beredar, katanya, karena pihak pemesan tidak melakukan permintaan untuk dirahasiakan.

"Pemesan tidak pernah melakukan permintaan untuk dirahasiakan sehingga bisa saja ini keluar ke publik," kata Maulana.

Baca juga: Polisi Tetapkan Tersangka PSK dan Mucikari Prostitusi Online di Padang

Menurut Maulana, pemesanan tersebut bisa saja melalui ajudan Andre Rosiade sehingga tertulis garis miring Bimo.

Andre sendiri yang dihubungi Kompas.com, Kamis (6/2/2020), mengaku tidak mempersoalkan beredarnya kuitansi itu.

Baca juga: Pakar Hukum Unand: Pemesan PSK di Padang Tak Bisa Dijerat Hukum

Andre tidak ingin ganggu dunia perhotelan padang

KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI Anggota Komisi VI DPR RI yang juga tergabung dalam Panja, Andre Rosiade menyampaikan keterangan pers kepada awak media, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/1/2020).

"Ini tidak benar saya yang memesan kamar tersebut. Saya tidak pernah datang ke resepsionis dan membayar," kata Andre.

Andre menyebutkan, yang memesan kamar itu adalah stafnya yang bernama Bimo, di mana saat itu Partai Gerindra Sumbar sedang ada acara penyampaian visi dan misi calon gubernur.

Baca juga: Penggerebekan PSK di Padang, Polisi: Tak Ada Unsur Jebakan

Menurut Andre, beredarnya kuitansi pemesanan kamar hotel itu di media sosial tidak akan diperpanjang urusannya.

"Saya tidak ingin memperpanjang persoalan itu karena saya tidak ingin mengganggu dunia perhotelan di Padang," kata Andre. 

Baca juga: Penggerebekan PSK di Padang, Polisi Temukan Alat Kontrasepsi Belum Dipakai

(Kontributor Padang, Perdana Putra)