Tenaga Honorer Akan Dihapus, Ini Solusi yang Diberikan Forum Guru untuk Pemerintah

TEGAL, KOMPAS.com - Rencana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat dan DPR membuat khawatir para guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri di Kota Tegal, Jawa Tengah.

Ketua Forum Tenaga Guru Honorer Negeri (FTGHN) Kota Tegal Rustanto mengatakan, pemerintah harusnya memperhatikan nasib guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi selama puluhan tahun.

Menurut Rustanto, pemerintah harus mencarikan solusi.

"Munculnya wacana kebijakan ini jelas meresahkan kami para guru honorer. Harapannya pemerintah mencarikan solusi terlebih dahulu," kata Rustanto, saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (6/2/2020).

Baca juga: Inilah Sosok Panji, Guru Honorer yang Viral karena Menangis Dihadiahi Motor oleh Wali Muridnya

Menurut Rustanto, kekhawatiran terbesar datang dari guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) yang berusia di atas 35 tahun.

Selain pekerjaan, mereka juga khawatir nasib keluarga jika mereka harus menganggur.

Masukan

Saat ini, GTT yang tergabung dalam FTGHN Kota Tegal berjumlah lebih dari 357 orang. 

ia dan rekan rekanya berharap, ada kebijakan dari pemerintah.

Salah satunya dengan memberikan jalur lebih mudah untuk bisa masuk PPPK.

"Kalau sulit untuk masuk CPNS, mungkin bisa diberikan semacam jalur khusus agar bisa masuk PPPK. Karena yang ikut tes PPPK kemarin juga banyak yang tidak lulus passing grade," ucap Rustanto.

Rustanto menilai, peran GTT di sekolah masih sangat dibutuhkan.

Pasalnya, hampir di semua sekolah negeri di Kota Tegal seperti SD dan SMP lebih dari 60 persennya, pekerjaan didominasi GTT.

"Sekolah sangat membutuhkan, karena sebagian besar operasional dipegang GTT. Seperti untuk tenaga pengajar, inventaris barang, maupun operasional sekolah lainya," ujar Rustanto.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tegal Rismono mengatakan, pemerintah harus benar-benar serius memperhatikan nasib guru honorer.

Jangan sampai penghapusan mereka dari sekolah negeri justru membuat sekolah negeri lumpuh.

Jumlah guru honorer masih mendominasi dibandingkan guru berstatus PNS.

"Sekolah pasti lumpuh tidak bisa berjalan. Karena guru PNS dengan honorer hampir seimbang atau bahkan honorer lebih banyak," kata Rismono saat dibungi Kompas.com melalui telepon, Rabu (5/2/2020).

Jika tidak disiapkan solusi atau memecat mereka semua, tentu akan menambah angka pengangguran.

Baca juga: MK Minta Tenaga Honorer Penggugat UU ASN Jelaskan Kerugian yang Dialami

Hal itu tak hanya akan terjadi di Kota Tegal, tapi juga secara nasional karena ada jutaan guru honorer di Indonesia.

"Sebenarnya saya khusnudzon dengan pemerintah. Harapannya pemerintah pasti punya solusi jika benar-benar mau menghapusnya dari instansi pemerintah," kata Rismono.

Sebelumnya, wacana penghapusan tenaga honorer dari instansi pemerintah muncul setelah ketiga lembaga negara yakni Komisi II DPR RI bersama Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat menghapus tenaga honorer dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Kesepakatan ketiganya itu saat melakukan rapat kerja (raker) saat persiapan pelaksanaan seleksi CPNS periode 2019-2020 di Komisi II DPR RI, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2020).