KOMPAS.com - Gubernur Maluku, Murad Ismail tak ingin disalahkan terkait adanya kasus gizi buruk yang terjadi di wilayahnya.
Pasalnya, gubernur hanya bertugas menjamin stabilitas dan menjaga dinamika pembangunan di 11 kabupaten/kota di Maluku.
Soal gizi buruk, kata Murad, merupakan kewenangan dan tanggungjawab dari bupati di daerahnya masing-masing.
“Kalau semua orang meninggal gizi buruk, masa Gubernur juga yang disalahin. Lalu bupati-bupati itu ngapain,” kata Murad kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku, Selasa (4/2/2020).
Baca juga: Dua Bayi Penderita Gizi Buruk di Maluku Meninggal Dunia
Karena itu, tudingan yang dialamatkan padanya terkait penanganan gizi buruk dianggap salah alamat.
“Jangan kamu salahkan saya, orang mati di Maluku Tengah, orang mati mana, kamu tanya saya. Tanya bupatinya dong,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengatakan kasus gizi buruk di Maluku terjadi karena kebiasaan makan masyarakat yang salah.
Sebab, selama ini banyak masyarakat di Maluku justru menyukai mi instan ketimbang ikan. Padahal, makan mi instan yang berlebihan tidak baik untuk kesehatan.
"Saya punya istri datang ke tempat-tempat stunting itu, mereka tangkap ikan jual lalu beli mi instan, mereka lebih suka makan mi instan. Bagaimana gizinya enggak buruk. Padahal di sana, sayur apa segala macam ada,” ungkapnya kemudian.
Karena itu, upaya penyadaran terhadap masyarakat untuk mengurangi kebiasaan makan mi instan diperlukan.
Ikut
