PAN dan Demokrat Jember Sepakat Tidak Mendukung Petahana di Pilkada

JEMBER, KOMPAS.com – Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat Kabupaten Jember resmi berkoalisasi dalam PIlkada 2020 di Jember, Jawa Timur.

Dua partai tersebut mulai membuka pendaftaran bakal calon bupati (Bacabup) Jember pada Selasa (4/2/2020).

Keduanya sepakat untuk tidak mendukung calon petahana dalam pesta demokrasi ini.

“Kebersamaan kami sudah menjadi fraksi di DPRD Jember. Ini sudah menjadi pembicaraan panjang kami,” kata ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Jember Lilik Niamah kepada Kompas.com saat deklarasi pendaftaran bakal calon bupati.

Baca juga: Takut Virus Corona, Mahasiswa yang Kuliah di China Berhasil Pulang Sendiri ke Jember

Menurut dia, PAN dan Demokrat Jember sama-sama membutuhkan pemimpin yang baru untuk perubahan.

“Untuk itu, kami berkomuniksasi dengan pegurus wilayah dan pusat terkait koalisi ini,” kata Lilik.

Lilik mengatakan, koalisi antara Demokrat dengan PAN bukan hal yang baru.

Dua partai tersebut juga akan sama-sama mengajukan bakal calon bupati ke pengurus pusat.

“Terkait kader sendiri, mendaftar boleh saja. Tetap kami usulkan, kami realistis,” kata Lilik.

Baca juga: Polemik Angket, Perangkat Daerah di Jember Tak Menggubris Undangan DPRD

PAN dan Demokrat berharap ada tokoh baru yang bisa memperbaiki Jember, sehingga bisa lebih baik.

Petahana yang sempat didukung oleh PAN pada Pilkada 2015 lalu, tidak lagi didukung karena dinilai tidak bisa menciptakan perubahan.

“Perubahan itu dalam arti kebijakan yang membumi dan riil,” kata Lilik.

Menurut Lilik, pemimpin harus bisa menyatukan, bukan memecah-belah.

Sebab, menurut Lilik, saat ini eksekutif dan legislatif di Jember sulit diajak bersatu.

Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Demokrat Agusta Jaka Purwana mengatakan, secara historis, koalisi PAN dengan Demokrat sudah terjadi sejak lama.

“Seperti koalisi antara SBY dengan Pak Hatta Rajasa,” ujar Jaka.

Menurut Jaka, pihaknya membuka pendaftaran dan kemudian akan diusulkan pada pengurus di tingkat pusat.

“Yang menentukan dari pengurus DPP Itu sendiri,” kata Jaka.

Pembukaan pendaftaran bakal calon bupati dilakukan di sebuah kafe, karena kedua partai ingin menggaet pemilih milenial.