Aksi Protes Warga Natuna, Desak Menkes "Ngantor" di Ranai hingga Bakar Ban

KOMPAS.com - Pemeriksaan 245 warga negara Indonesia (WNI) di Bandara Hang Nadim, Batam, telah usai.

Setelah itu, ratusan WNI tersebut diterbangkan ke Natuna untuk menjalani karantina selama 14 hari.

Namun, hal itu ternyata menuai protes sejumlah pihak masyarakat di Natuna.

Salah satunya dari Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti. Dirinya menjelaskan, fasilitas di daerahnya sangat terbatas.

Ngesti mengkhawatirkan jika warganya akan terjangkit virus corona tersebut.

Selain itu, sejumlah warga turun ke jalan dan mendesak pemerintah memperhatikan nasib warga di sekitar lokasi karantina para WNI dari Wuhan.

Mereka juga mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor di Rinai

Baca fakta lengkapnya berikut ini:

1. Pemkab Natuna mengaku belum siap

DOK WARGA NATUNA Masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak WNI dari Wuhan, China dikarantina di Kabupaten Natuna. Bahkan belakangan unjuk rasa tersebut nyaris anarkis saat beberapa warga membakar ban mobil dan diletakan ditengah jalan menunu bandara.

Menurut Ngesti, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

2. Wabup tuding pemerintah pusat tak berkoordinasi

ANTARANEWS.COM Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti

Keputusan memilik Natuna sebagai tempat karantina bagi 245 WNI dari Wuhan dianghap sepihak oleh Wabup Ngesti.

Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.

Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Oleh karena itu, kata Ngesti, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat.

Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya.

Baca juga: Fakta Terkini 245 WNI dari Wuhan, Dinyatakan Sehat Sesuai WHO hingga Alasan Pemkab Natuna Menolak

3. Warga Natuna datangi Koramil

ANTARA FOTO/M N Kanwa Petugas medis bersiap di pesawat C-130 sebelum terbang menuju Ranai Natuna untuk mengawal sebanyak 245 WNI yang dievakuasi dari Kota Wuhan China di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (2/2/2020). WNI yang dievakuasi dari Wuhan tersebut kemudian diterbangkan kembali menuju Ranai, Natuna untuk menjalani observasi. ANTARA FOTO/M N Kanwa/aww.

Sebagian warga Natuna sempat menolak kebijakan pemerintah pusat yang memilih Natuna menjadi lokasi karantina.

Warga menggelar orasi di depan Markas Koramil Ranai, Kabupaten Natuna, Sabtu (1/2/2020) siang.

Menurut Wan Sofyan, salah satu tokoh masyarakat Ranai, menjelaskan, apapun alasannya, mereka tetap tidak mau menerima WNI dari Wuhan yang akan dikarantina di Natuna.

"Saya yakin tidak ada daerah yang mau, jika daerahnya dijadikan sebagai lokasi karantina warga dari lokasi penyebaran virus mematikan," kata Wan, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Sabtu (1/2/2020).

Baca juga: WNI dari Wuhan Diobservasi di Hanggar Bandara Raden Sadjad Natuna

4. Warga Natuna protes, Menkes diminta berkantor di Rinai

DOK WARGA NATUNA Masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak WNI dari Wuhan, China dikarantina di Kabupaten Natuna. Bahkan belakangan unjuk rasa tersebut nyaris anarkis saat beberapa warga membakar ban mobil dan diletakan ditengah jalan menunu bandara.

Hingga hari Minggu, (2/2/2020), gelombang aksi warga menolak Natuna jadi lokasi karantina terus berlanjut.

Bahkan, aksi warga tersebut sempat diwarnai aksi bakar ban oleh beberapa warga dan blokir jalan jalan menuju bandara.

Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Natuna Haryadi, warga memiliki enam tuntutan kepada pemerintah pusat, antara lain adalah meminta 254 WNI dirawat di KRI milik TNI.

Lalu, warga juga mendesat Menteri Kesehatan berkantor di Natuna selama proses karantina dan observasi ini dilakukan di Natuna selama 14 hari.

"Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan dan kecemasan warga, karena saat ini masyarakat Natuna sudah cemas dan resah," kata Haryadi saat ditemui, Minggu (2/2/2020).

Baca juga: Sampaikan 6 Tuntutan, Warga Natuna Minta Menkes Berkantor di Ranai

(Penulis: Kontributor Batam, Hadi Maulana | Editor: Abba Gabrillin, Khairina, Candra Setia Budi)