Aksi Protes Warga Natuna, Desak Menkes "Ngantor" di Ranai hingga Bakar Ban

KOMPAS.com - Pemeriksaan 245 warga negara Indonesia (WNI) di Bandara Hang Nadim, Batam, telah usai.

Setelah itu, ratusan WNI tersebut diterbangkan ke Natuna untuk menjalani karantina selama 14 hari.

Namun, hal itu ternyata menuai protes sejumlah pihak masyarakat di Natuna.

Salah satunya dari Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti. Dirinya menjelaskan, fasilitas di daerahnya sangat terbatas.

Ngesti mengkhawatirkan jika warganya akan terjangkit virus corona tersebut.

Selain itu, sejumlah warga turun ke jalan dan mendesak pemerintah memperhatikan nasib warga di sekitar lokasi karantina para WNI dari Wuhan.

Mereka juga mendesak Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk berkantor di Rinai

Baca fakta lengkapnya berikut ini:

1. Pemkab Natuna mengaku belum siap

DOK WARGA NATUNA Masyarakat Kabupaten Natuna terus melakukan unjuk rasa menolak WNI dari Wuhan, China dikarantina di Kabupaten Natuna. Bahkan belakangan unjuk rasa tersebut nyaris anarkis saat beberapa warga membakar ban mobil dan diletakan ditengah jalan menunu bandara.

Menurut Ngesti, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Baca juga: Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

2. Wabup tuding pemerintah pusat tak berkoordinasi

ANTARANEWS.COM Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti

Keputusan memilik Natuna sebagai tempat karantina bagi 245 WNI dari Wuhan dianghap sepihak oleh Wabup Ngesti.

Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu.