Polemik Angket, Perangkat Daerah di Jember Tak Menggubris Undangan DPRD

Polemik angket

Hafidi menduga, OPD di Jember merasa anti dengan angket yang sedang bergulir di DPRD. Dengan kata lain, mereka para perangkat daerah diduga enggan dan takut untuk menghadiri undangan DPRD Jember.

Begitu juga dengan Dinkes yang diundang untuk dimintai keterangan terkait kejadian luar biasa (KLB) hepatitis dan penyakit tifus.

“Ini pun sama, belum ada disposisi bupati untuk menghadiri RDP dengan Komisi D,” kata Hafidi.

Baca juga: Kepada DPRD Jember, Para Rekanan Proyek Buka-bukaan soal Kasus Korupsi

Anggota Komisi D DPRD Jember Nur Hasan mengatakan, sebenarnya banyak temuan Komisi D di lapangan terkait proyek pembangunan sekolah.

“Pembangunan dari dana APBD yang dikontraktualkan sangat mengerikan sekali,” kata Nur Hasan.

Bahkan, menurut dia, banyak sekolah yang ketakutan untuk menempati gedung baru akibat adanya ketidakberesan dalam hal pembangunan.

Karena tak kunjung mendapat klarifikasi, Komisi D pun melakukan inspeksi ke Kantor Disdik.

Namun, para pejabat Disdik tidak ada di lokasi.

“Ini memang aneh, Kabid pun tidak ada, ini kantor dinas yang aneh, tidak ada pejabat-pejabatnya, jangan–jangan memang menghindar,” kata Hafidi.

Hafidi merasa prihatin dengan kosongnya Kantor Disdik tersebut.

Sebab, mulai dari kepala dinas, sekretaris dinas hingga kepala bidang tidak ada di tempat.

Menurut Hafidi, pihak Disdik beralasan bahwa para pejabat sedang mewawancarai seleksi beasiswa di Pendopo Jember.