Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap

Kompas.com - 23/01/2020, 19:07 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan), tetapi tetap akan diperhatikan," kata Tjahjo menegaskan.

Baca juga: Ganjar Kritisi Rencana Hapus Honorer: Kita Kekurangan Pegawai

Ia mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah, kata dia, ke depan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

"Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya," katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya,  bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

"Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa. Setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja, namun bisa dimana saja," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tasikmalaya 'Local Lockdown', Seluruh Angkutan Umum Dilarang Masuk, Aparat Gabungan Disiagakan

Tasikmalaya "Local Lockdown", Seluruh Angkutan Umum Dilarang Masuk, Aparat Gabungan Disiagakan

Regional
5 Warga Positif Corona, Tasikmalaya Local Lockdown, Warga dari Zona Merah Dilarang Mudik

5 Warga Positif Corona, Tasikmalaya Local Lockdown, Warga dari Zona Merah Dilarang Mudik

Regional
Persiapan RSUD Bung Karno Solo Jadi Rumah Sakit Khusus Pasien Virus Corona Dikebut

Persiapan RSUD Bung Karno Solo Jadi Rumah Sakit Khusus Pasien Virus Corona Dikebut

Regional
Rumah Dinas Bupati Batang Akan Dijadikan RS Darurat Covid-19

Rumah Dinas Bupati Batang Akan Dijadikan RS Darurat Covid-19

Regional
5 Pasien Positif Corona Tasikmalaya Terpapar Klaster Lembang dan Jakarta

5 Pasien Positif Corona Tasikmalaya Terpapar Klaster Lembang dan Jakarta

Regional
Semua Kendaraan yang Masuk ke Trenggalek Disemprot Disinfektan

Semua Kendaraan yang Masuk ke Trenggalek Disemprot Disinfektan

Regional
Wabup Limapuluh Kota di Sumbar Imbau Desa Lakukan Lockdown Mandiri

Wabup Limapuluh Kota di Sumbar Imbau Desa Lakukan Lockdown Mandiri

Regional
Jalur Nasional dan Provinsi di Tegal Tetap Dibuka Saat Local Lockdown, tetapi..

Jalur Nasional dan Provinsi di Tegal Tetap Dibuka Saat Local Lockdown, tetapi..

Regional
Semua Orang yang Mandikan dan Makamkan PDP di Aceh Utara Dikontrol Tiap Hari

Semua Orang yang Mandikan dan Makamkan PDP di Aceh Utara Dikontrol Tiap Hari

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Putuskan Terapkan 'Local Lockdown' Mulai 31 Maret

Wali Kota Tasikmalaya Putuskan Terapkan "Local Lockdown" Mulai 31 Maret

Regional
'Wajahnya Tertutup Masker, Tapi Perannya Terlihat Nyata'

"Wajahnya Tertutup Masker, Tapi Perannya Terlihat Nyata"

Regional
Diisolasi karena Positif Covid-19, Pejabat di Karawang Tetap Motivasi Pegawainya

Diisolasi karena Positif Covid-19, Pejabat di Karawang Tetap Motivasi Pegawainya

Regional
Update Corona di Tasikmalaya 28 Maret: 5 Positif, 11 PDP dan 271 ODP

Update Corona di Tasikmalaya 28 Maret: 5 Positif, 11 PDP dan 271 ODP

Regional
121 Tenaga Medis RSUD Banten Minta Dikarantina

121 Tenaga Medis RSUD Banten Minta Dikarantina

Regional
ASN dan Anggota DPRD Kota Tegal Sumbang Gajinya untuk Biaya Isolasi Wilayah

ASN dan Anggota DPRD Kota Tegal Sumbang Gajinya untuk Biaya Isolasi Wilayah

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X