Tenaga Honorer Akan Dihapus Bertahap

Kompas.com - 23/01/2020, 19:07 WIB
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIMenteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019).

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah akan menghapus tenaga honorer secara bertahap.

"Pemerintah mulai 2018 sudah melakukan penyaringan termasuk tes ulang kembali, mana-mana yang bisa memenuhi standar. Bagi (tenaga honorer) yang tidak memenuhi standar pun pemerintah akan berupaya melalui pemda dengan membuka program pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K)," kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Batang, Jawa Tengah. Kamis (23/1/2020).

"Jangan sampai (bagi tenaga honorer) karena faktor usia yang tidak memungkinkan menjadi aparatur sipil negara (terabaikan), tetapi tetap akan diperhatikan," kata Tjahjo menegaskan.

Baca juga: Ganjar Kritisi Rencana Hapus Honorer: Kita Kekurangan Pegawai

Ia mengatakan, pihaknya sudah bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk menyelesaikan masalah ini.

Pemerintah, kata dia, ke depan menyiapkan program di setiap satu desa minimal ada 10 guru, 10 tenaga kesehatan di puskesmas pembantu, penyuluh pertanian, penyuluh peternakan, dan penyuluh pengairan.

"Kalau satu desa ada pegawai negeri yang meliputi ketiga tadi. Ini yang sedang kami persiapan dengan baik. Kebutuhan berapa, jumlah desanya berapa, sekolah dasarnya (SD) berapa, SMP-nya berapa, berapa jumlah puskemas pembantunya," katanya.

Menpan RB minta pola reformasi birokrasi tidak dilihat secara sepotong saja termasuk masalah perampingan eselon 3,4, dan 5, tunjangan kinerja, optimalisasi kerja, fungsionalnya,  bagaimana sampai proses penggajian, dan pensiun yang harus ditingkatkannya.

"Tentunya kalau pegawai negerinya bisa maka swasta pun akan bisa. Setidaknya kalau wartawan ya (gajinya) di atas UMR. Jadi kerjanya tidak hanya di kantor saja, namun bisa dimana saja," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sepakat untuk secara bertahap menghapuskan jenis-jenis pegawai seperti tenga honorer.

Kesepakatan tersebut dikutip dari kesimpulan rapat yang diadakan di ruang rapat Komisi II, gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Banten Catatkan Penambahan Kasus Tertinggi Covid-19, Disumbang dari Ponpes

Regional
Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Besok, Giliran Buruh Demo Tolak UU Cipta Kerja di Gedung DPRD Kalsel

Regional
Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Hasil Rapid Test Reaktif, 58 Napi di Lapas Perempuan Denpasar Diisolasi di Sel Khusus

Regional
Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Dilarang Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa UGM Kemping di Kampus

Regional
Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Pasutri Spesialis Pembobol Jok Motor Ditangkap, Suami Ditembak Polisi

Regional
Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Gegara Knalpot Racing, Warga Antarkampung di Papua Ribut, Satu Terluka Dianiaya

Regional
Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Kecelakaan Beruntun di Jalan Jember-Lumajang, 2 Warga Tewas

Regional
Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Mahasiswa Kecewa Gubernur dan Wagub Kaltim Tak Bersikap Tolak UU Cipta Kerja

Regional
Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Besok, Jenazah KH Abdullah Syukri Zarkasyi MA Dikebumikan di Pemakaman Keluarga

Regional
Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Begini Respons Gugus Tugas Bone soal Emak-emak Berjoget di Pinggir Kolam Renang

Regional
Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Kronologi Tambang Batu Bara Ambles yang Tewaskan 11 Orang di Sumsel

Regional
Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Bawaslu Dalami Dugaan Campur Tangan Kadisdik Jatim di Pilkada Lamongan

Regional
Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Polisi Tangkap Pria yang Aniaya Bayi 5 Bulan, Anak Kandungnya Sendiri

Regional
Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Tambang Batu Bara Ilegal di Sumsel Ambles, 11 Orang Tewas

Regional
Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Izin 5 Sektor Ini Harus Ditandatangani Bupati Jember, DPRD: Alasan Apa Pun Tidak Boleh

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X