SEMARANG, KOMPAS.com- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi rencana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Nasional yang ingin menghapus tenaga honorer.
Langkah itu dipandang Ganjar bisa menyulitkan upaya pemenuhan pegawai di sejumlah instansi.
Saat ini, Ganjar menyatakan, akan ada kekurangan jumlah guru jika wacana penghapusan tenaga honorer ini jadi dilaksanakan.
"Kalau itu dihapus dan tidak boleh, maka kita kekurangan pegawai. Guru saja kita kurang, kalau itu dipangkas, kita ndak ada guru, lho yang mau ngisi siapa?," katanya di Semarang, Kamis (23/1/2020).
Baca juga: Menunggu Nasib 8.000 Pegawai Honorer Tangsel Pascakesepakatan Pemerintah dan DPR
Selama ini, lanjut Ganjar, negara belum mampu menyediakan pegawai sesuai kebutuhan sehingga di beberapa daerah.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai tetap dipandangnya sebagai salah satu cara untuk menutupi kekurangan.
Baca juga: Wakil Wali Kota Tangsel Harap Gaji Pegawai Honorer yang Jadi PPPK Ditanggung APBN