Fraksi PAN Isyaratkan Dukungan untuk Interpelasi Gubernur Sumbar

PADANG, KOMPAS.com-Setelah Fraksi Gerindra, Demokrat, Golkar dan fraksi gabungan PDI P-PKB, kini giliran Fraksi PAN DPRD Sumatera Barat mengisyaratkan memberikan dukungan untuk melakukan interpelasi terhadap gubernur Sumbar.

Fraksi PAN DPRD Sumbar yang beranggotakan 10 orang itu pada prinsipnya menyatakan setuju melakukan interpelasi karena itu hanyalah penggunaan hak yang dimiliki dewan untuk bertanya soal kebijakan gubernur.

"Ini kan hanya penggunaan hak yang dimiliki dewan. Jadi tidak ada masalah. Pada prinsipnya kita setuju saja," kata Wakil Ketua DPRD Sumbar dari PAN, Indra Dt Rajolelo yang dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: PDI-P dan PKB Kini Ikut Mendukung Interpelasi terhadap Gubernur Sumbar

Penasehat Fraksi PAN DPRD Sumbar itu mengatakan secara khusus, Fraksi PAN akan melakukan rapat internal terlebih dahulu membahas materi yang akan diinterpelasi.

"Kita rapatkan dulu di internal fraksi PAN untuk membahasnya," jelas Indra.

Saat ini, proses interpelasi yang dilakukan DPRD Sumbar sudah memasuki tahap agenda di Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar untuk menentukan jadwal paripurna pengambilan keputusan interpelasi.

Baca juga: 3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

Diawali Gerindra, Demokrat, Golkar

Sebanyak 15 anggota DPRD Sumbar dari tiga fraksi yaitu Gerindra, Demokrat dan Golkar sudah menandatangani pengusulan hak interpelasi ke Ketua DPRD Sumbar, Supardi pada Selasa (21/1/2020) lalu.

Mereka adalah Supardi, Hidayat, Ismunandi, Desrio Putra, Evi Yandri, Jempo, Yunisra Syahiran, Khairuddin Simanjuntak, Nurkhalis, Mesra, Syafruddin Putra, Mario Syahjohan dan Muchlis Yusuf Abit dari Gerindra.

Kemudian HM Nurnas dari Demokrat serta Afrizal dari Golkar.

Baca juga: Soal Interpelasi Wali Kota Padang, Fraksi Demokrat Isyaratkan Beri Dukungan

Dua masalah yang diinterpelasi

Ada dua masalah yang diajukan untuk diinterpelasi yaitu persoalan kunjungan gubernur ke luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Nagari.