Puncak Musim Hujan Februari, Bupati Sukabumi Ingatkan Aparatnya Siaga

SUKABUMI, KOMPAS.com - Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan sudah mengingatkan para kepala dinas dan camat hingga kepala desa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi puncak musim hujan pada Februari nanti.

''Dua atau tiga hari yang lalu, kami sudah melaksanakan rapat koordinasi dan rapat dinas untuk mengantisipasi puncak musim hujan dan kesiapannya,'' kata Marwan kepada Kompas.com seusai peluncuran Beasiswa Bupati Sukabumi  2020-Universitas Nusa Putra di Gedung Pendopo Sukabumi, Rabu (22/1/2020).

Menurut Marwan, informasi yang diterima dari Badan Meteorologi, Geofisika dan Klimatologi (BMKG) bahwa puncak musim hujan di Kabupaten Sukabumi terjadi pada Februari nanti.

Baca juga: Jalan di Lokasi Tanah Bergerak Sukabumi Makin Rusak, Pengendara Harus Hati-hati

Saat ini juga, lanjut dia, di laut selatan Sukabumi sudah memasuki musim angin barat.

Musim angin barat ini juga ditandai dengan banyaknya beberapa jenis ikan sehingga tidak menutup kemungkinan para nelayan akan melaut.

''Makanya kami mengimbau seluruh warga agar meningkatkan kewaspadaan dan meningkatkan kesiapsiagaan terutama di daerah-daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir,'' imbau Marwan.

''Juga kepada para nelayan agar selalu berhati-hati bila melaut, dan mengikuti imbauan cuaca dari BMKG,'' sambung dia.

Marwan juga menceritakan, saat rapat dinas, ia menemukan adanya peralatan dan perlengkapan di dinas/instansi yang rusak dan hilang.

Bahkan ditemukan juga ada alat tidak pernah dipakai dan tidak pernah dipinjamkan akhirnya rusak.

''Data kita punya, saat saya cek ternyata tidak ada, saya tanya ke mana. Atau ada juga bantuan pusat seperti mesin motor tempel perahu, karena tidak pernah digunakan dan tidak pernah dikaryakan ke orang lain akhirnya rusak,'' ujar dia.

''Yang begini-begini, mental yang harus diubah. Kan ini pakai duit negara, belum dipakai sama sekali, tapi ketika mau dipinjam gak boleh,'' sambung Marwan.

Anggaran penanggulangan bencana

Terkait anggaran penanggulangan bencana 2020, Marwan mengatakan tahun sekarang ini lebih besar dari tahun sebelumnya.

Namun dia belum bisa menyebutkan besaran anggaran pastinya.

''Lebih besar dari tahun yang lalu, dan naiknya tidak lebih 25 persen. Tapi saya belum tahu percis, nanti ya,'' kata dia.

Baca juga: Akibat Tanah Bergerak dan Lapuk, Bangunan SD Negeri di Sukabumi Rusak

Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, dana desa boleh digunakan untuk penanggulangan bencana.

''Bukan hanya mitigasi bencana saja, tapi saat tanggap darurat bencana juga bisa digunakan,'' kata Abdul Halim kepada wartawan di sela kunjungan di Desa Sukajaya, Kecamatan/Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (21/1/2020) lalu.

Yang penting, kata dia, pemakaiannya sesuai dengan garis petunjuk Presiden Joko Widodo untuk urusan bencana.

Karena dalam urusan bencana harus mengedepankan pertolongan atau penyelamatan manusia atau penduduk.

''Menghadapi berbagai bencana, Pak Presiden selalu bilang, selamatkan dulu penduduknya, selamatkan keluarganya, jangan ngomong yang lain,'' ujar dia.

Menurut dia, di Indonesia ini terdapat 50.000 desa berpotensi bencana.

Makanya, penggunaaan dana desa diperbolehkan untuk kegiatan mitigasi bencana dan masa tanggap kedaruratan bila terjadi bencana.

''Boleh, sangat boleh. Namun prosedur tetap mengikuti APBDes, dan rembuk desa karena itu kewenangan desa,''  kata Abdul Halim

Namun mengenai jumlahnya atau persentase yang boleh dipakai, dia mengatakan tidak ada ada hitung-hitungannya. Namun penggunaannya tentu disesuaikan dengan kondisi daerah.

''Bila sangat cukup rawan, enggak apa-apa dipakai banyak,'' kata menteri yang pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Jombang dua periode berturut-turut.

Pada 2019 tercatat 750 kejadian

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2019 tercatat 750 kejadian bencana. Meliputi 141 kebakaran rumah dan tempat usaha, 312 tanah longsor, 30 banjir, 105 angin kencang, 3 gempa bumi, 24 pergerakan tanah, 81 kekeringan, 31 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

''Jumlah korban akibat bencana 36 orang meninggal dunia, 20 orang luka-luka, 949 kepala keluarga sebanyak 3.319 jiwa menjadi penyintas bencana dan 229 KK sebanyak 895 jiwa mengungsi,'' kata Koordinator Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kabupaten Sukabumi, Daeng Sutisna dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com belum lama ini.

Menurut Daeng, kerusakan rumah akibat bencana sebanyak 1.347 unit rumah terdiri 301 unit rusak berat, 302 unit rusak sedang, 248 unit rumah rusak ringan, dan 493 unit rumah terancam.

Kerusakan fasilitas umum akibat bencana sebanyak 263 unit, terdiri 9 fasilitas pendidikan, 25 fasilitan ibadah, 65 saluran air atau irigasi, 45 blok areal persawahan, 83 titik jalan dan 31 jembatan. Total kerugian sebesar Rp 38.240.500.000.

''Pada 2019 ini bencana tanah longsor yang besar di Dusun Cimapag Desa Sirnaresmi Kecamatan Cisolok hingga mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan satu hilang. Meski kejadiannya pada 31 Desember 2018 petang,'' ujar dia.

Baca juga: Lurah Sukabumi Selatan: Kami Sudah Kerahkan Bantuan untuk Warga Terkena Banjir

''Selain itu, bencana tanah bergerak di Kampung Gunungbatu Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung yang terjadi April. Sekarang warganya sebanyak 74 kepala keluarga sudah menempati hunian sementara (huntara),'' sambung Daeng.