KSOP Ambon: Kapal Panji Saputra Tidak Miliki Persetujuan Berlayar

Kompas.com - 22/01/2020, 18:44 WIB
Kepala Seksi Keselamtan Berlayar KSOP Kelas I Ambon, Jonly A Pentury saat diwawancarai Kompas.com di ruang kerjanya, Rabu (22/1/2020) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYKepala Seksi Keselamtan Berlayar KSOP Kelas I Ambon, Jonly A Pentury saat diwawancarai Kompas.com di ruang kerjanya, Rabu (22/1/2020)

AMBON, KOMPAS.com - Kapal Panji Saputra yang saat ini hilang dan dicari oleh tim SAR gabungan ternyata tidak mengantongi Surat Persetujuan Belayar (SPB).

Surat tersebut seharusnya diberikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Ambon.

Kepala Seksi Keselamatan Berlayar KSOP Kelas I Ambon Jonly A Pentury mengatakan, selain tidak mendapatkan surat persetujuan berlayar, dokumen kapal tersebut juga tidak pernah teregistrasi di KSOP Ambon.

“Sejauh ini, yang saya tahu bahwa untuk segela sesuatu tentang persetujuan berlayar dari KM Panji Saputra tidak pernah ada sama sekali,” kata Jonly, Rabu (22/1/2020).

Baca juga: Uang hingga KTP Milik Serda Aswadin Juga Ditemukan Pencari Kapal Panji Saputra

Menurut Jonly, pihak kapal juga tidak pernah melayangkan permohonan surat persetujuan berlayar ke KSOP Ambon, sebagaimana prosedur pelayaran yang berlaku.

KSOP juga tidak pernah tahu dengan dokumen kapal tersebut.

“Bukan SPB saja, yang saya tahu ada beberapa rangkaian pelaporan kapal tiba dan lain-lain secara ril dicek oleh kita, juga tidak ada data dan dokumennya di kita,” kata dia.

Jonly menyebut bahwa pihak Kapal Panji Saputra tidak menaati ketentuan yang berlaku sebagaimana PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SPB.

“Jadi indikasinya itu bahwa ada orang-orang termasuk nahkoda yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap aturan dan SOP,” kata Jonly.

Adapun, permohonan SPB ditujukan agar KSOP Ambon dapat memverifikasi legalitas serta memastikan kapal tersebut layak untuk berlayar.

“Ada yang namanya surat pernyataan nahkoda, bahwa dia siap dan kapalnya layak untuk berlayar. Ketiga, verifikasi aspek legalitas kapal dan kewajiban kapal itu sendiri terhadap negara dan pajak dan lain-lain. Itu dilengkapi dulu baru kita setujui,” kata Jonly.

Baca juga: Tim SAR Temukan Seragam Anggota TNI yang Ikut Kapal Panji Saputra

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X