PDI-P dan PKB Kini Ikut Mendukung Interpelasi terhadap Gubernur Sumbar

PADANG, KOMPAS.com - Upaya DPRD Sumatera Barat untuk melakukan interpelasi terhadap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno terus menguat.

Jika sebelumnya sudah ada tiga fraksi DPRD Sumbar yang menyatakan mendukung interpelasi yakni Gerindra, Demokrat dan Golkar, kali ini fraksi gabungan PDI P-PKB ikut bergabung.

Namun PDI-P dan PKB mendukung interpelasi hanya mengenai persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) saja.

Sementara untuk persoalan kunjungan kerja gubernur ke luar negeri, tidak didukung untuk dilakukan interpelasi.

"Kita dukung interpelasi hanya untuk kasus BUMD. Sedangkan untuk perjalan dinas ke luar negeri, kita tidak menyetujuinya," kata Ketua Fraksi PDI P-PKB Albert Hendra Lukman kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2020) di Padang.

Baca juga: 3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

Albert menyebutkan, pihaknya tidak menyetujui interpelasi persoalan dinas gubernur ke luar negeri karena hal itu bisa dibicarakan di komisi-komisi.

"Komisi harusnya terlebih dahulu mempertanyakan persoalan perjalanan dinas gubernur ke luar negeri," jelas politisi PDI-P itu.

Sementara untuk kasus BUMD, menurut Albert, DPRD Sumbar sudah seharusnya menggunakan hak interpelasi karena persoalan itu sudah dibahas di komisi, namun rekomendasi DPRD Sumbar tidak digubris.

"Kalau persoalan BUMD ini sudah dibahas dan bahkan sudah diberikan rekomendasi, tapi tidak dijalankan gubernur," kata Albert.

Malahan, menurut Albert, persoalan BUMD ini mendatangkan persoalan baru ketika ada BUMD yang tidak mampu membayar gaji dan pesangon karyawannya.

"Kalau persoalan BUMD ini pantas kita interpelasi dan kami di fraksi siap mendukungnya," kata Albert.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 15 anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar, akhirnya mengusulkan penggunaan hak interpelasi ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Lima belas anggota DPRD yang terdiri dari 13 Gerindra dan masing-masing satu dari Demokrat dan Golkar menandatangani usulan hak interpelasi dan diserahkan ke Ketua DPRD Sumbar Supardi di DPRD Sumbar, Selasa (21/1/2020).

Mereka adalah Supardi, Hidayat, Ismunandi, Desrio Putra, Evi Yandri, Jempo, Yunisra Syahiran, Khairuddin Simanjuntak, Nurkhalis, Mesra, Syafruddin Putra, Mario Syahjohan dan Muchlis Yusuf Abit dari Gerindra.

Baca juga: Coffee Morning dengan Wali Kota Padang, Demokrat Ancam WO jika Bahas Interpelasi

Kemudian HM Nurnas dari Demokrat serta Afrizal dari Golkar.

Ada dua masalah yang diajukan untuk diinterpelasi, yaitu persoalan kunjungan gubernur ke luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Nagari.

Setelah adanya usulan interpelasi maka DPRD Sumbar akan menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar untuk mengagendakan rapat paripurna.