Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

Kemudian, (3) dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah wajib memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

Untuk itu, kata Eddy, setiap musyawarah yang dilakukan RT dan RW sah, asalkan didasari atas musyawarah warga setempat.

Namun, hasil musyawarah itu, apabila berbunyi pungutan, tetap harus mendapatkan evaluasi dari lurah.

Selain itu, evaluasi juga harus disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

"Aturan itu tidak dapat dilaksanakan kalau belum ada evaluasi lurah. Artinya, keputusan dari RW 03 Bangkingan ini, belum bisa dilaksanakan sebelum ada evaluasi dari lurah," ujar Eddy.

Mantan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya ini menjelaskan, lurah diberi waktu untuk melakukan evaluasi selama 7 hari sejak keputusan tersebut diserahkan kepada lurah.

"Kalau aturan itu tidak diserahkan kepada lurah, justru tidak akan berlaku atau tidak bisa diterapkan," kata dia.

Mengenai penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi, menurut Eddy, ia menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan adalah warga penduduk setempat dan warga pendatang, bukan soal suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Meski demikian, ia menyebut penggunaan kata-kata pribumi dan non-pribumi cukup sensitif dan seperti kembali ke masa orde baru.

"Makanya kita harus lebih berhati-hati untuk menyebutkan kata-kata itu. Tetapi, tanpa bermaksud mendiskreditkan salah satu pihak, sebenarnya hal tersebut adalah biasa saja," kata Eddy.

"Cuma kan sensitivitas masyarakat ketika ada kata-kata itu, nampaknya seperti kembali ke masa-masa orde baru," kata Eddy.

Konfirmasi pembuat aturan

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Bangkingan Paran membenarkan bahwa ada kebijakan tentang iuran membangun rumah, PT, maupun CV yang ditujukan kepada warga non-pribumi.

Ia mengatakan, meski surat itu sudah diputuskan dan telah disepakati RT 01 hingga RW 05 Kelurahan Bangkingan, kebijakan tersebut belum diserahkan kepada pihak kelurahan.

"Belum, belum, belum (di kelurahan)," kata Paran saat dihubungi.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

BKSDA Yogyakarta Lepasliarkan 1.000 Ekor Tukik di Pantai Trisik Kulon Progo

Regional
Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Kasus Covid-19 Kota Tegal Capai 1.043, 49 di Antaranya Meninggal Dunia

Regional
Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Unggah Program Salah Satu Paslon di Twitter, KPU Sleman Dilaporkan Bawaslu ke DKPP

Regional
Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Debat Pilkada Pandeglang, Thoni Ingin Buka Pendopo untuk Rakyat, Irna Ngantor di Desa

Regional
Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Heboh Video Porno ABG di Medsos, Pelaku Raup Rp 8 Juta Setiap Beraksi

Regional
Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Bocah SD Hanyut di Sungai Saat Mandi, Jasadnya Ditemukan hingga 4 Kilometer

Regional
Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Gelar Sekolah Tatap Muka, Pemkot Solo Tunggu Izin Orangtua

Regional
2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

2 Pegawai BPR Nganjuk Terpapar Corona, Ini Gejala Awalnya

Regional
Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Pegawainya Positif Covid-19, 2 Kantor Pemerintahan di Kulon Progo Ditutup

Regional
Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Seorang Pelajar di Yogyakarta Tertular Covid-19 di Sekolah

Regional
Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Gus Ipul Terserang Covid-19, Istri dan 3 Anaknya Masuk Rumah Sakit

Regional
Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Hujan Sejak Siang, Kota Padang Digenangi Banjir hingga 50 Cm

Regional
Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Pemkot Mataram Tertibkan Baliho Rizieq Shihab, Satu Belum Dicopot karena Ada Penolakan

Regional
Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Modus Kades Merangin Korupsi Dana Desa Rp 339 Juta, Cairkan Uang tapi Proyeknya Mangkrak

Regional
Kisah Guru Honorer Rini, Rumah Terbakar dan Nyambi Mulung Sawit, Tetap Ikhlas Mengajar

Kisah Guru Honorer Rini, Rumah Terbakar dan Nyambi Mulung Sawit, Tetap Ikhlas Mengajar

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X