Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Paslon dan Parpol Tak Kerahkan Simpatisan Turun ke Jalan

Hari Kampanye Terakhir, Ganjar Minta Paslon dan Parpol Tak Kerahkan Simpatisan Turun ke Jalan

Regional
Meninggal dengan Luka Lebam, Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Terbongkar Saat Akan Dimakamkan

Meninggal dengan Luka Lebam, Bocah 7 Tahun Tewas Dianiaya Ibu Tiri, Terbongkar Saat Akan Dimakamkan

Regional
Kronologi Ditemukannya Kerangka Manusia di Hutan Probolinggo, Berawal dari Warga Bersihkan Lahan

Kronologi Ditemukannya Kerangka Manusia di Hutan Probolinggo, Berawal dari Warga Bersihkan Lahan

Regional
2 Anggota DPRD Kota Bima Dirawat di RS Setelah Positif Covid-19

2 Anggota DPRD Kota Bima Dirawat di RS Setelah Positif Covid-19

Regional
Gempa 5,5 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tak Berpontensi Tsunami

Gempa 5,5 Magnitudo Guncang Maluku Barat Daya, Tak Berpontensi Tsunami

Regional
Ketinggian Banjir di Aceh Utara Mencapai 2 Meter, 5 Desa Terisolir, Warga Mengungsi

Ketinggian Banjir di Aceh Utara Mencapai 2 Meter, 5 Desa Terisolir, Warga Mengungsi

Regional
Fakta Istri Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Berawal dari Pulang Mabuk

Fakta Istri Aniaya Suaminya dengan Kapak hingga Tewas, Berawal dari Pulang Mabuk

Regional
Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Jabar Membaik di Triwulan Keempat

Bank Indonesia Prediksi Ekonomi Jabar Membaik di Triwulan Keempat

Regional
Bawaslu Minta Pemkab Semarang Tak Salurkan Bansos Selama Masa Tenang Pilkada

Bawaslu Minta Pemkab Semarang Tak Salurkan Bansos Selama Masa Tenang Pilkada

Regional
Cerita Korban Banjir Medan, Tak Sangka Bisa Lintasi Banjir Setinggi Dada, Padahal Gendong 2 Anak

Cerita Korban Banjir Medan, Tak Sangka Bisa Lintasi Banjir Setinggi Dada, Padahal Gendong 2 Anak

Regional
Fakta Terkini Gunung Semeru Meletus, Potensi Lahar Dingin hingga Imbauan Khofifah

Fakta Terkini Gunung Semeru Meletus, Potensi Lahar Dingin hingga Imbauan Khofifah

Regional
5 Kecamatan Terendam Banjir di Aceh Utara, Warga: Kami Puluhan Tahun Langganan Banjir...

5 Kecamatan Terendam Banjir di Aceh Utara, Warga: Kami Puluhan Tahun Langganan Banjir...

Regional
Akibat Guguran Lava, Morfologi Gunung Merapi Berubah, Permukaan Kawah Terangkat

Akibat Guguran Lava, Morfologi Gunung Merapi Berubah, Permukaan Kawah Terangkat

Regional
Paslon Pilkada Cianjur Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bawaslu hanya Bisa Menegur

Paslon Pilkada Cianjur Langgar Protokol Kesehatan Covid-19, Bawaslu hanya Bisa Menegur

Regional
Penerima Dana PKH Direncanakan Maksimal 5 Tahun, Digilir untuk Keluarga Miskin Lain

Penerima Dana PKH Direncanakan Maksimal 5 Tahun, Digilir untuk Keluarga Miskin Lain

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X