Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelaku Beli Alat untuk Membunuh Saat Bersama Korbannya, Polisi: Korban Tak Tahu

Pelaku Beli Alat untuk Membunuh Saat Bersama Korbannya, Polisi: Korban Tak Tahu

Regional
Dalam Dua Hari, Kota Tegal Temukan 64 Kasus Baru Positif Covid-19

Dalam Dua Hari, Kota Tegal Temukan 64 Kasus Baru Positif Covid-19

Regional
Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Pulau Komodo Berubah Jadi Pulau Mang Dodo

Dedi Mulyadi: Jangan Sampai Pulau Komodo Berubah Jadi Pulau Mang Dodo

Regional
Mengolah Cacing Merah Jadi Pundi-pundi Rupiah, Kisah Petani Desa Rejosari Riau (2)

Mengolah Cacing Merah Jadi Pundi-pundi Rupiah, Kisah Petani Desa Rejosari Riau (2)

Regional
Ganjar Sebut Pertemuan dengan Ridwan Kamil Bahas Kegiatan Pramuka

Ganjar Sebut Pertemuan dengan Ridwan Kamil Bahas Kegiatan Pramuka

Regional
Mengolah Cacing Merah Jadi Pundi-pundi Rupiah, Kisah Petani Desa Rejosari Riau (1)

Mengolah Cacing Merah Jadi Pundi-pundi Rupiah, Kisah Petani Desa Rejosari Riau (1)

Regional
Kisah di Balik Balita yang Kerap Bilang 'Maaf', Orangtua Dipenjara, Trauma Dianiaya Paman dan Bibi

Kisah di Balik Balita yang Kerap Bilang "Maaf", Orangtua Dipenjara, Trauma Dianiaya Paman dan Bibi

Regional
Hari Pertama Operasi Zebra Lodaya 2020 di Cianjur, Sasar Warga yang Tak Pakai Masker

Hari Pertama Operasi Zebra Lodaya 2020 di Cianjur, Sasar Warga yang Tak Pakai Masker

Regional
Wali Kota Madiun Izinkan SD, SMP dan SMA Gelar KBM Tatap Muka

Wali Kota Madiun Izinkan SD, SMP dan SMA Gelar KBM Tatap Muka

Regional
Libur Panjang, Pemeriksaan Kendaraan di Puncak Akan Diperketat

Libur Panjang, Pemeriksaan Kendaraan di Puncak Akan Diperketat

Regional
Sensasi Berkeliling Danau Laut Tawar di Dataran Tinggi Aceh Tengah

Sensasi Berkeliling Danau Laut Tawar di Dataran Tinggi Aceh Tengah

Regional
Kurang dari 7 Jam, Pembunuh Pedagang Pakaian di Kudus Berhasil Ditangkap

Kurang dari 7 Jam, Pembunuh Pedagang Pakaian di Kudus Berhasil Ditangkap

Regional
Pengakuan Pemandu Karaoke yang Pingsan Dipukuli Usai Menolak Diantar Pulang Tamu: Kami Baru Kenal

Pengakuan Pemandu Karaoke yang Pingsan Dipukuli Usai Menolak Diantar Pulang Tamu: Kami Baru Kenal

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pernikahan Siswi SMP di Lombok | Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa M 5,9 Pangandaran

[POPULER NUSANTARA] Pernikahan Siswi SMP di Lombok | Puluhan Rumah Rusak akibat Gempa M 5,9 Pangandaran

Regional
Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Debat Pilgub Jambi, Walhi Sebut Semua Cagub Beri Karpet Merah untuk Investor Tambang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X