Duduk Perkara Iuran bagi Warga Non-pribumi di Surabaya yang Viral

Kompas.com - 22/01/2020, 11:08 WIB
Surat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi. istimewaSurat edaran penarikan iuran RW 03 Kelurahan Bangkingan, Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur menggunakan diksi pribumi dan non pribumi.

SURABAYA, KOMPAS.com - Surat keputusan RW 03, Kelurahan Bangkingan, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, Jawa Timur, tentang warga non-pribumi beredar luas dan viral di media sosial Twitter.

Penyebabnya, aturan yang telah diputuskan bersama pada 12 Januari 2020 itu menghasilkan beberapa keputusan kontroversial.

Dari 21 poin aturan yang tertulis dalam surat keputusan itu, terdapat kebijakan yang mewajibkan bagi warga non-pribumi untuk membayar iuran ketika akan mendirikan rumah, PT, dan CV, untuk kas RT dan RW.

Jumlah pungutan yang harus dibayar beragam, mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Salah satu pengguna Twitter, @cittairlanie menanggapi aturan pungutan kepada warga non-pribumi yang tinggal di Kelurahan Bangkingan, Surabaya.

"Respons dari @SapawargaSby ini mengindikasikan bahwa di Surabaya, otoritas tingkat RT/RW boleh menarik pungutan jutaan rupiah untuk warga "non pribumi" yg pindah ke wilayah tsb atau mendirikan rumah/PT/CV di wilayah tsb," tulis akun @cittairlanie seperti dikutip Kompas.com.

"Penasaran, definisi "pribumi" di sini apa ya?" ujar pemilik akun tersebut.

Dasar hukum iuran

Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat (BPB Linmas) Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, pihaknya baru mengetahui ada iuran dengan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi.

"Kami baru tahu siang tadi jam 14.00 WIB, bahwa ada iuran sekian, (di Kelurahan Bangkingan). Saya juga baru tahu kalau ada kata-kata pribumi dan non-pribumi," kata Eddy ditemui di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2020).

Menurut Eddy, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahaan (LPMK), RW dan RT, terdapat aturan mengenai sumber dana dan dana swadaya masyarakat.

Dalam Pasal 28 ayat (2) disebutkan bahwa sumber dana RW dan RT dapat diperoleh dari dana swadaya masyarakat, hasil usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bantuan pemerintah daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Sementara itu, dalam Pasal 30 disebutkan bahwa, (1) segala jenis iuran bagi masyarakat yang dilakukan di wilayah RT dan RW wajib mendasarkan pada hasil musyawarah masyarakat setempat.

Kemudian, (2) pelaksanaan pungutan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi terlebih dahulu dari Lurah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sandiaga Uno Ingin Batam Jadi Gerbang Pariwisata dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Sandiaga Uno Ingin Batam Jadi Gerbang Pariwisata dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Regional
Gara-gara Ucapan “Tumben kok Ganteng Kali”, Nyawa Susiato Melayang

Gara-gara Ucapan “Tumben kok Ganteng Kali”, Nyawa Susiato Melayang

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 23 Januari 2021

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 23 Januari 2021

Regional
Bocah 14 Tahun Dianiaya Ayah gara-gara Pinjam Motor untuk Jemput Ibu, Ini Ceritanya

Bocah 14 Tahun Dianiaya Ayah gara-gara Pinjam Motor untuk Jemput Ibu, Ini Ceritanya

Regional
Wakil Bupati Manggarai Timur Positif Covid-19

Wakil Bupati Manggarai Timur Positif Covid-19

Regional
'Niatnya Keras Menjadi TNI, Itu Cita-citanya sejak Kecil, Dia Selalu Gigih Latihan'

"Niatnya Keras Menjadi TNI, Itu Cita-citanya sejak Kecil, Dia Selalu Gigih Latihan"

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 23 Januari 2021

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 23 Januari 2021

Regional
Terima Kabar Putranya Gugur di Papua, Ayah Pratu Dedi Hamdani: Perasaan Saya Tidak Keruan...

Terima Kabar Putranya Gugur di Papua, Ayah Pratu Dedi Hamdani: Perasaan Saya Tidak Keruan...

Regional
Aturan Siswi Non-Muslim di SMKN Padang Wajib Berhijab Tuai Protes, Ini Duduk Perkaranya

Aturan Siswi Non-Muslim di SMKN Padang Wajib Berhijab Tuai Protes, Ini Duduk Perkaranya

Regional
Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR

Kontroversi Aturan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim SMKN 2 Padang, Berujung Laporan ke Mendikbud hingga Menuai Kritik DPR

Regional
Anggota DPR: Aturan Wajib Jilbab di Sekolah Negeri Harus Dicabut

Anggota DPR: Aturan Wajib Jilbab di Sekolah Negeri Harus Dicabut

Regional
Derita Korban Banjir Manado, Hanya Punya Baju di Badan, Patungan Beli Sarapan

Derita Korban Banjir Manado, Hanya Punya Baju di Badan, Patungan Beli Sarapan

Regional
Angka Kematian Kasus Covid-19 di Jatim Tembus 7.266, Ini Tanggapan Wagub Emil Dardak

Angka Kematian Kasus Covid-19 di Jatim Tembus 7.266, Ini Tanggapan Wagub Emil Dardak

Regional
Tinggal di Kontrakan, 2 WNA Asal China Diamankan Petugas Imigrasi, Mengaku Bisnis Kayu di Jambi

Tinggal di Kontrakan, 2 WNA Asal China Diamankan Petugas Imigrasi, Mengaku Bisnis Kayu di Jambi

Regional
Sekda Ungkap Penyebab Kegaduhan ASN Pemkab Jember, Berawal dari Pesan WhatsApp Bupati

Sekda Ungkap Penyebab Kegaduhan ASN Pemkab Jember, Berawal dari Pesan WhatsApp Bupati

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X