Sunda Empire Disebut Dapat Sertifikat NATO, Polisi Libatkan Ahli Sejarah Lakukan Penyelidikan

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) terus mendalami keberadaan Sunda Empire dengan melibatkan budayawan dan ahli sejarah.

"Nanti akan kita cek, kita teliti, bersama teman-teman dari ahli sejarah, budayawan Sunda, kan yang menyampaikan ini katanya ada sertifikat dari NATO," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga di Mapolda Jabar, Selasa (21/1/2020).

Belum lama ini Direktorat Reserse Kriminal Umum memeriksa dua orang, yakni pemimpin Sunda Empire berinisial NB yang menyebut dirinya sebagai perdana menteri dan anggotanya berinisial A.

Baca juga: Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, Bukti Masyarakat Rindu Kerajaan

Tak hanya itu, seorang staf Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pun telah dimintai keterangan terkait kampus tersebut pernah digunakan Sunda Empire untuk berkegiatan.

Diberitakan sebelumnya, sebuah rekaman video yang memperlihatkan kegiatan Sunda Empire beredar di media sosial.

Video tersebut memperlihatkan sejumlah orang mengenakan atribut seperti militer.

Salah seorang bahkan terlihat tengah berorasi ditengah kumpulan dan menyebutkan masa pemerintahan negara-negara yang akan berakhir pada 2020.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, Sunda Empire dan Kesultanan Selaco atau Selacau tidak mengganggu dan meresahkan masyarakat.

Dengan demikian, kata Uu, keberadaan dua "kerajaan" itu tidak usah dipersoalkan.

"Selacau itu kan sudah lama dan tidak buat keresahan masyarakat. Tidak mengganggu tatanan kenegaraan. Sah-sah saja," kata Uu kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (18/1/2020).

Hal sama juga dengan Sunda Empire. Menurut Uu, peristiwa Sunda Empire itu sudah terjadi sejak tahun lalu. Masalah itu sudah diselesaikan oleh pihak TNI.

Baca juga: Wakil Gubernur Jabar: Sunda Empire dan Kesultanan Selaco Sah-sah Saja

Mereka sudah membuat perjanjian untuk tidak menggunakan atribut militer mirip TNI.

"Mereka juga sudah melakukan perjanjian hitam di atas putih untuk tidak lagi melakukan kegiatan seperti itu, mengenakan seragam mirip Kopassus," kata mantan bupati Tasikmalaya itu.