Nasib SMA Negeri di Perbatasan, Berdinding Bambu dan Beratap Terpal

SINTANG, KOMPAS.com - Pembangunan pendidikan, khususnya di kawasan perbatasan belum benar-benar merata.

Bangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini masih berdinding bambu dan beratap terpal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar Suprianus Herman membenarkan kondisi tersebut.

Menurut dia, bangunan sekolah itu didirikan atas inisiatif masyarakat dan aparat TNI dan hanya sementara.

Baca juga: Nasib Sekolah di Perbatasan, Guru Hanya Satu Orang dan Kapur Tulis Habis

Sebelumnya, proses belajar mengajar sekolah menumpang di gedung SMP Ketungau Tengah, yang juga memiliki ruang kelas terbatas.

"Sehingga masyarakat bersama TNI secara swadaya membangun 3 ruang belajar darurat. Ini hanya sementara," kata Suprianus saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2020).

Terkendala lahan

Suprianus mengungkapkan, tahun 2019 lalu, sebenarnya sudah ada dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan sekolah tersebut.

Namun, saat itu rencana pembangunan masih terkendala tidak adanya sertifikat tanah dan bukti peralihan hak atau surat hibah ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jadi, rencana pembangunannya diundur tahun 2020 ini.

"Tahun 2020 ini, anggaran juga siap. Minggu ini tim ke lapangan, mudahan lokasi (lahan) yang sekarang bisa dihibahkan masyarakat ke Pemprov Kalbar," ucap Suprianus.

Baca juga: Atap Bangunan Sekolah di Bandung Barat Terbang Tertiup Angin Kencang

Jika kemudian masyarakat tidak mau menghibahkan tanah tersebut, Suprianus memastikan mencari lahan lain. Karena dia tak ingin pembangunan itu kemudian bermasalah akibat status atas hak.

"Saya akan konsen melakukan pembenahan sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan di seluruh daerah. Termasuk membangun  gedung SMA Negeri 2 Ketungau Tengah," tegas Suprianus.

Konon masuk hutan lindung

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam laman Facebook-nya menuliskan, konon bangunan gedung SMA Negeri 2 Ketungau Tengah berada di area kawasan hutan lindung, sehingga gedungnya harus dipindah.

"Tahun lalu sudah ada dananya melalui DAK khusus, cuma karena tanah yang dihibahkan masyarakat belum bersertifikat maka tak bisa dikerjakan," tulis Sutarmidji.

Jika lahannya telah siap, Pemprov Kalbar akan berkoordinasi dengan Kodam XII Tanjungpura terkait pelaksanaan pembangunan dan ditarget selesai Agustus 2020.

"Saya sudah koordinasi dengan Pangdam dan Pemda Provinsi akan siapkan dananya, TNI yang bangunnya biar cepat, target saya Agustus selesai," tutup Sutarmidji.