Situs PN Kepanjen Diretas, Isinya Protes Kasus Pelajar yang Bunuh Begal

MALANG, KOMPAS.com - Situs web resmi Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yakni pn-kepanjen.go.id, diretas pada Senin (20/1/2020).

Diduga, peretasan situs web itu terkait dengan persidangan ZA (17) yang sedang berlangsung di pengadilan tersebut.

ZA merupakan pelajar sekolah menengah atas (SMA) di Kabupaten Malang, yang didakwa penjara seumur hidup akibat membunuh begal yang menyerangnya.

Baca juga: Fakta Lengkap Pelajar Bunuh Begal, karena Membela Diri hingga Terancam Hukuman Seumur Hidup

Akibat aksi peretasan itu, situs resmi itu tidak bisa diakses.

Peretas menuliskan kalimat protes terhadap pengadilan itu terkait kasus ZA.

Peretas menuliskan kalimat "Ngebela diri kok dipenjara. Begal dibela, pelajar dipenjara. Hukum sobat gurun emang beda!".

Humas Pengadilan Negeri Kepanjen Yoedi Anugrah Pratama menyampaikan, situs web itu diretas sejak Kamis pekan lalu.

Berkas dan informasi yang biasanya dilayani secara online, untuk sementara akan dilayani secara offline.

"Mulai Kamis sudah tidak bisa mengakses. Jadi untuk pihak-pihak yang ingin atau ada urusan bisa langsung datang ke kantor PN," kata Yoedi.

Bukan saat ini saja situs resmi PN Kepanjen diretas.

Baca juga: Kejaksaan Klarifikasi Dakwaan Seumur Hidup Pelajar yang Bunuh Begal

Sebelumnya, situs yang sama juga sudah pernah mengalami peretasan.

"Malang ada banyak perkara yang menarik perhatian. Jadi mungkin ada pihak yang merasa tidak senang," kata Yoedi.

Sementara itu, sidang kasus ZA (17) sudah memasuki agenda pemeriksaan saksi.

Dalam kasus tersebut, ZA membunuh begal karena membela diri.

Saat itu, pacarnya diancam akan diperkosa oleh begal.

Namun, ZA yang diproses hukum didakwa dengan pasal yang ancamannya hukuman penjara seumur hidup.

Hal itu mengacu pada Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Selain itu, ZA juga didakwa dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Eksepsi yang diajukan oleh pengacara ZA dalam persidangan sebelumnya ditolak oleh majelis hakim.

Sidang ZA mengacu pada persidangan anak. Proses persidangannya dibuat tertutup.