Ancam Satwa Endemik, Walhi Imbau Izin 9 Perusahaan HTI Ditinjau Ulang

Kompas.com - 20/01/2020, 12:43 WIB
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRADirektur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020).

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin usaha sembilan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung Jessix Amundian mengatakan, keberadaan HTI terus menuai konflik di tengah masyarakat.

"Pada 2020 ini konflik kembali terjadi antara masyarakat Desa Labu Kecamatan Mendo Barat dengan pemegang HTI seluas 30.773 hektare," kata Jessix dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Dia menuturkan, pemda terkesan lepas tanggung jawab menyikapi konflik yang selama ini muncul antara masyarakat dengan perusahaan HTI.

Baca juga: Hutan Taman Nasional Sebangau Terbakar, Satwa Endemik Terancam

"Keberadaan Usaha Kehutanan Monokultur HTI di Babel selama ini tidak berangkat dari prinsip FPIC (Free, Prior, informed and concent). Masyarakat berhak menerima atau menolak tanpa paksaan melalui musyawarah mufakat karena masyarakatlah yang akan menerima dampak langsung dari aktifitas perusahaan tersebut," ujar Jessix.

WALHI Babel mencatat, dalam rentang waktu dari 2014-2019 telah terjadi konflik dan penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri di kampung-kampung yang tersebar di 6 wilayah kabupaten di Bangka Belitung.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Konflik lahir karena izin IUPHHK-HTI diberikan kementerian tanpa melalui proses dan tahapan FPIC.

Sehingga diduga menyerobot wilayah kelola rakyat. Ada 9 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Babel dengan total luas 659.014 hektar.

"Izin-izin tersebut keluar tanpa mempertimbangkan tata ruang wilayah dan beban daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang kualitasnya terus menurun dan berada pada titik nadir darurat ekologis yang harus segera diselamatkan dan dipulihkan," tutur Jessix.

Baca juga: Walhi Temukan 6.000 Lubang Tambang Timah di Babel, Sebut 26 Orang Tewas di Tambang Sepanjang 2019 di Babel

Di Babel sejak dulu, kearifan lokal telah berkembang secara turun temurun di masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga hutan agar tetap lestari.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Percepat Herd Immunity, Pemkot Semarang Lakukan Vaksinasi Keliling

Regional
Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Dibantu Dompet Dhuafa, Para Guru Ngaji di Lampung Bisa Berkurban

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X