Ancam Satwa Endemik, Walhi Imbau Izin 9 Perusahaan HTI Ditinjau Ulang

Kompas.com - 20/01/2020, 12:43 WIB
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRADirektur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020).

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin usaha sembilan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung Jessix Amundian mengatakan, keberadaan HTI terus menuai konflik di tengah masyarakat.

"Pada 2020 ini konflik kembali terjadi antara masyarakat Desa Labu Kecamatan Mendo Barat dengan pemegang HTI seluas 30.773 hektare," kata Jessix dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Dia menuturkan, pemda terkesan lepas tanggung jawab menyikapi konflik yang selama ini muncul antara masyarakat dengan perusahaan HTI.

Baca juga: Hutan Taman Nasional Sebangau Terbakar, Satwa Endemik Terancam

"Keberadaan Usaha Kehutanan Monokultur HTI di Babel selama ini tidak berangkat dari prinsip FPIC (Free, Prior, informed and concent). Masyarakat berhak menerima atau menolak tanpa paksaan melalui musyawarah mufakat karena masyarakatlah yang akan menerima dampak langsung dari aktifitas perusahaan tersebut," ujar Jessix.

WALHI Babel mencatat, dalam rentang waktu dari 2014-2019 telah terjadi konflik dan penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri di kampung-kampung yang tersebar di 6 wilayah kabupaten di Bangka Belitung.

Konflik lahir karena izin IUPHHK-HTI diberikan kementerian tanpa melalui proses dan tahapan FPIC.

Sehingga diduga menyerobot wilayah kelola rakyat. Ada 9 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Babel dengan total luas 659.014 hektar.

"Izin-izin tersebut keluar tanpa mempertimbangkan tata ruang wilayah dan beban daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang kualitasnya terus menurun dan berada pada titik nadir darurat ekologis yang harus segera diselamatkan dan dipulihkan," tutur Jessix.

Baca juga: Walhi Temukan 6.000 Lubang Tambang Timah di Babel, Sebut 26 Orang Tewas di Tambang Sepanjang 2019 di Babel

Di Babel sejak dulu, kearifan lokal telah berkembang secara turun temurun di masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga hutan agar tetap lestari.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Kristen Gray Bakal Diperiksa soal Twit Ajak Warga Asing ke Bali Saat Pandemi Covid-19

Regional
Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Kristen Gray Gunakan Visa Kunjungan untuk Masuk Bali Awal 2020, Alamatnya Kini Terdeteksi

Regional
Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektare, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Kebun dan Tambang Ilegal 17 Juta Hektare, Dedi Mulyadi: Negara Rugi Dua Kali

Regional
Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Karasak dan Boyong

Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Sejauh 1.800 Meter ke Arah Kali Karasak dan Boyong

Regional
Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Puting Beliung Terjang Rote Ndao, 17 Rumah Warga Rusak

Regional
Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Gubernur Bengkulu Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo, Ini Komentar Pengacaranya

Regional
48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

48 Lansia di Banyumas Positif Covid-19 Usai Jalani Tes Cepat Antigen

Regional
Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektare

Komisi IV Ungkap Kebun dan Tambang Ilegal di Indonesia 17 Juta Hektare

Regional
Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Penyebab Kasus Covid-19 di Solo Masih Tinggi meski Sudah Terapkan PPKM

Regional
Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Walkot Solo Sebut Kasus Covid-19 Masih Tinggi karena Imbas Libur Natal dan Tahun Baru

Regional
 Dikabarkan Meninggal Setelah Terima Vaksin, Mayor Sugeng Memilih Lapor Polisi: Saya Sehat

Dikabarkan Meninggal Setelah Terima Vaksin, Mayor Sugeng Memilih Lapor Polisi: Saya Sehat

Regional
Jembatan Ambruk Dihantam Banjir, Bupati Sikka: Sangat Memprihatinkan, Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

Jembatan Ambruk Dihantam Banjir, Bupati Sikka: Sangat Memprihatinkan, Pemerintah Bangun Jalan Alternatif

Regional
Mayat Anak Perempuan dalam Plastik di Subang Berusia Kurang dari 7 Tahun

Mayat Anak Perempuan dalam Plastik di Subang Berusia Kurang dari 7 Tahun

Regional
8 Nakes di Jateng Alami KIPI Ringan Usai Disuntik Vaksin Covid-19

8 Nakes di Jateng Alami KIPI Ringan Usai Disuntik Vaksin Covid-19

Regional
KPU: Ada 11 Daerah di Sumut yang Gugat Pilkada ke MK, Salah Satunya Kota Medan

KPU: Ada 11 Daerah di Sumut yang Gugat Pilkada ke MK, Salah Satunya Kota Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X