Ancam Satwa Endemik, Walhi Imbau Izin 9 Perusahaan HTI Ditinjau Ulang

Kompas.com - 20/01/2020, 12:43 WIB
Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRADirektur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri (kanan) memberikan penjelasan terkait kondisi alam di Sumatera Selatan yang makin kritis, akibat perusakan lingkungan. Bahkan, sudah dua pulau di Kabupaten Banyuasin hilang, Selasa (14/1/2020).

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) Kepulauan Bangka Belitung mendesak pemerintah untuk meninjau ulang izin usaha sembilan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI).

Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung Jessix Amundian mengatakan, keberadaan HTI terus menuai konflik di tengah masyarakat.

"Pada 2020 ini konflik kembali terjadi antara masyarakat Desa Labu Kecamatan Mendo Barat dengan pemegang HTI seluas 30.773 hektare," kata Jessix dalam keterangan tertulis, Senin (20/1/2020).

Dia menuturkan, pemda terkesan lepas tanggung jawab menyikapi konflik yang selama ini muncul antara masyarakat dengan perusahaan HTI.


Baca juga: Hutan Taman Nasional Sebangau Terbakar, Satwa Endemik Terancam

"Keberadaan Usaha Kehutanan Monokultur HTI di Babel selama ini tidak berangkat dari prinsip FPIC (Free, Prior, informed and concent). Masyarakat berhak menerima atau menolak tanpa paksaan melalui musyawarah mufakat karena masyarakatlah yang akan menerima dampak langsung dari aktifitas perusahaan tersebut," ujar Jessix.

WALHI Babel mencatat, dalam rentang waktu dari 2014-2019 telah terjadi konflik dan penolakan terhadap Hutan Tanaman Industri di kampung-kampung yang tersebar di 6 wilayah kabupaten di Bangka Belitung.

Konflik lahir karena izin IUPHHK-HTI diberikan kementerian tanpa melalui proses dan tahapan FPIC.

Sehingga diduga menyerobot wilayah kelola rakyat. Ada 9 perusahaan pemegang IUPHHK-HTI di Babel dengan total luas 659.014 hektar.

"Izin-izin tersebut keluar tanpa mempertimbangkan tata ruang wilayah dan beban daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang kualitasnya terus menurun dan berada pada titik nadir darurat ekologis yang harus segera diselamatkan dan dipulihkan," tutur Jessix.

Baca juga: Walhi Temukan 6.000 Lubang Tambang Timah di Babel, Sebut 26 Orang Tewas di Tambang Sepanjang 2019 di Babel

Di Babel sejak dulu, kearifan lokal telah berkembang secara turun temurun di masyarakat dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga hutan agar tetap lestari.

Hal ini terbukti adanya habitat hutan kampung, hutan larang dan kelekak. Namun, kearifan lokal tersebut perlahan terus tersingkir semenjak kebijakan industri ekstraktif yang secara terus menerus mengeksploitasi sumber daya alam untuk komoditas pasar.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Longsor Landa Kabupaten Solok, 1.650 Warga Terisolasi

Longsor Landa Kabupaten Solok, 1.650 Warga Terisolasi

Regional
Rumah Dijadikan Tempat Prostitusi, Wanita Paruh Baya Ini Ditangkap

Rumah Dijadikan Tempat Prostitusi, Wanita Paruh Baya Ini Ditangkap

Regional
Mudik Lebaran 2020, PT KAI Divre III Palembang Siapkan 63.228 Tiket

Mudik Lebaran 2020, PT KAI Divre III Palembang Siapkan 63.228 Tiket

Regional
Dikira Harimau, Jejak Kaki Kucing Hutan Bikin Heboh Warga Musi Banyuasin

Dikira Harimau, Jejak Kaki Kucing Hutan Bikin Heboh Warga Musi Banyuasin

Regional
Ridwan Kamil Sebut Jabar Krisis Daging Sapi

Ridwan Kamil Sebut Jabar Krisis Daging Sapi

Regional
Pemulangan Anak WNI Eks ISIS, Wapres: Masih Dipertimbangkan

Pemulangan Anak WNI Eks ISIS, Wapres: Masih Dipertimbangkan

Regional
Uang Rp 47 Juta Pemiliik Kontrakan Dibawa Lari Suami Istri yang Ngaku Mampu Gandakan Jadi Rp 23 M

Uang Rp 47 Juta Pemiliik Kontrakan Dibawa Lari Suami Istri yang Ngaku Mampu Gandakan Jadi Rp 23 M

Regional
Bupati Malang Pindah Partai ke PDI-P untuk Rekomendasi Pilkada

Bupati Malang Pindah Partai ke PDI-P untuk Rekomendasi Pilkada

Regional
PDI-P Umumkan Pasangan Calon di Pilkada Medan Akhir Februari atau Maret, Bobby dan Akhyar Masuk Radar

PDI-P Umumkan Pasangan Calon di Pilkada Medan Akhir Februari atau Maret, Bobby dan Akhyar Masuk Radar

Regional
Ini 4 Pasangan Tahap Pertama yang Diusung PDI-P di Pilkada Sumut, Semuanya Petahana

Ini 4 Pasangan Tahap Pertama yang Diusung PDI-P di Pilkada Sumut, Semuanya Petahana

Regional
Pembunuhan Pria di Belakang Pabrik Roti di Lampung Didalangi Sang Istri

Pembunuhan Pria di Belakang Pabrik Roti di Lampung Didalangi Sang Istri

Regional
Kasus Pemerkosaan Siswi SMA di Maluku, Ini Kata Kepala Dinas Pendidikan

Kasus Pemerkosaan Siswi SMA di Maluku, Ini Kata Kepala Dinas Pendidikan

Regional
Ibu TNI Korban Heli Jatuh di Papua: Aku Hancur, Anakku Sudah Meninggal...

Ibu TNI Korban Heli Jatuh di Papua: Aku Hancur, Anakku Sudah Meninggal...

Regional
Polisi Tembak Kaki Anggota Geng Sadis yang Bacok 2 Warga Kulon Progo

Polisi Tembak Kaki Anggota Geng Sadis yang Bacok 2 Warga Kulon Progo

Regional
Kisah Risky, Calon Polisi yang Viral karena Cium Kaki Ayahnya

Kisah Risky, Calon Polisi yang Viral karena Cium Kaki Ayahnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X