Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pilkada 2020, Tokoh Pesantren Gelar Kongres Santri Hindari Perpecahan

Kompas.com - 18/01/2020, 16:00 WIB
Bagus Supriadi,
Farid Assifa

Tim Redaksi

JEMBER, KOMPAS.com – Menjelang PIlkada 2020, para putra kiai yang tergabung dalam komunitas Aspirasi Para Lora dan Gus (Asparagus) menggelar kongres santri di Ponpes Miftahul Ulum, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Sabtu (18/1/2020).

Mereka mengundang 11 bakal calon bupati Jember.

Di hadapan para bakal calon tersebut, mereka menyampaikan segenap persoalan yang dihadapi oleh pesantren.

Harapannya, masalah tersebut bisa diselesaikan oleh bupati yang terpilih nantinya.

“Kongres ini sudah kami gagas jauh hari sebelum banyak kongres (yang digelar Pemkab Jember),” kata ketua panitia kongres Gus M Farid Najmudddin kepada Kompas.com via telpeon.

Baca juga: Pilkada Jember 2020, 12 Bakal Calon Bupati Adu Visi Misi

Menurut dia, kongres tersebut ingin memberikan edukasi politik kepada warga pesantren bahwa berbeda pilihan merupakan hal yang biasa, sehingga tidak perlu terpecah.

“Kami ingin berpijak pada kesamaan, yakni kesamaan aspirasi warga pesantren,” tuturnya. 

Aspirasi itu, kata dia, akan dititipkan pada semua calon agar dijalankan ketika salah satu dari mereka terpilih.

Tujuh rekomendasi

Ada tujuh rekomendasi yang dihasilkan dalam kongres tersebut, seperti menolak paham radikalisme, anti-NKRI dan paham anti-Pancasila.

Kemudian, memberdayakan ekonomi pesantren dan memperhatikan kesejahteran guru ngaji madrasah diniyah dan pesantren.

“Calon bupati Jember yang ditakdirkan jadi Bupati Jember 2020-2024 diharapkan melaksanakan hasil kongres santri,” tutur pengasuh Ponpes Nurul Quran Rampbipuji ini.

Selama lima tahun pemerintahan ini, kata dia, belum terbangun komunikasi yang baik antara pihak Pemerintah Kabupaten Jember dengan dengan pesantren.

“Pesantren selama ini hanya dibuat objek, bukan dijadikan subjek,” ungkapnya.

Padahal, pesantren ingin menjadi mitra pemerintah dalam membangun Jember.

Seperti menolak paham radikalisme, pemerintah tidak bisa sendiri. Namun pesantren yang selama ini membentengi, perlu diajak bersama.

Baca juga: Satu Pasangan Ajukan Diri Maju di Pilkada Jember Melalui Jalur Independen

“Kenapa ketika hanya ada masalah, kami dibutuhkan. Soal kebijakan tidak diajak bicara, seperti radikalisme,” tambahnya.

Persoalan lain, lanjut dia, adalah mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren, sehingga tidak hanya mengajukan proposal bantuan pada pemerintah untuk memajukan lembaga pendidikan tersebut.

“Rekomendasi kongres ini akan kami sampaikan pada pemeritah Jember,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com