Kilas Daerah Jawa Tengah
KILAS DAERAH

Lewat Program Satu Desa Satu SKPD, Pemprov Jateng Entaskan Kemiskinan

Kompas.com - 17/01/2020, 07:00 WIB
Penurunan angka kemiskinan di Jateng. Dok Pemprov JatengPenurunan angka kemiskinan di Jateng.

KOMPAS.com – Salah satu langkah jitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ( Pemprov Jateng) mengentaskan kemiskinan adalah melalui program Satu Desa Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Buat mewujudkan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan wakilnya Taj Yasin Maimoen mengeluarkan instruksi untuk melakukan pendampingan di desa. 

Gayung pun bersambut, instruksi orang nomor satu dan dua di Jateng itu langsung segera ditindaklanjuti oleh Jajaran Pemprov Jateng.

Buktinya beberapa SKPD melakukan pembinaan di lebih dari satu desa. Salah satunya adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jateng yang mendampingi 14 desa.

“Desa yang kami damping tersebar, mulai Desa Kalitengah di Rembang, Desa Gedebeg di Blora, Desa Ngrandah di Grobogan, Desa Bancak di Semarang, Desa Mayungan di Klaten,” kata Kepala Dinas ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko dalam keterangan tertulis (16/1/2020).

Baca juga: Ganjar Pranowo Gratiskan SPP SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Tengah

Ia melanjutkan, desa-desa lain ada di Demak, Jepara, Pekalongan, Purworejo, Pemalang, dan Banjarnegara. Program pengentasan kemiskinan pun berbeda sesuai kategori kemiskinan di sana.

“Kami terlebih dahulu mengklasifikasi jenis kemiskinan di setiap wilayah. Selanjutnya, bimbingan atau bantuan diberikan sesuai kebutuhan warga desa,” kata Sujarwanto.

Contoh pendampingan desa

Kepala Dinas ESDM Jateng itu mencontohkan saat pihaknya mendampingi salah satu desa di Banjarnegara penghasil salak. Warga desa bisa membuat manisan salak, tetapi sulit menjualnya.

“Kami pun mendampingi dengan mencarikan mitra pengusaha dari Wonosobo guna mencarikan pangsa pasar bagi mereka," kata dia.

Sujarwanto memberi contoh lain, yakni di Desa Ngrandah, Grobogan. Pihaknya memberi bantuan ayam ternak bagi 500 keluarga agar menjadi nilai tambah ekonomi bagi keluarga miskin di sana.

“Kami juga mengajak para pengusaha setempat untuk dapat mengucurkan dana Corporate Social Responsibility CSR untuk kemaslahatan warga miskin,” imbuh dia.

Baca juga: Angka Kemiskinan Jateng Turun, Ganjar Tetap Belum Puas

Satu contoh tindakan itu, lanjut Sujarwanto, ada di Jepara saat pihaknya mengusulkan janda miskin tak bersuami untuk bisa bekerja di sebuah pabrik.

“Terobosan itu akhirnya diikuti pemerintah desa yang akhirnya mengoordinasi warga kurang mampu untuk mendapat pekerjaan. Harapannya bisa berefek pada pupusnya kemiskinan,” lanjut dia.

Sujarwanto pun yakin upaya yang dilakukan Pemprov Jateng itu bisa mempercepat pengurangan penduduk miskin, meski belum ada evaluasi mendetail terhadap program tersebut.

Sudah tepat dan sesuai jalur

Sementara itu, menurut Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako, langkah Pemprov Jateng dalam mengentaskan kemiskinan, dengan program Satu Desa Satu SKPD sudah tepat dan sesuai jalurnya.

Namun, ia menyarankan agar program itu dilakukan berkelanjutan, sehingga bisa lebih cepat menurunkan angka kemiskinan.

“Saya terus mengingatkan provinsi, jangan sampai itu hanya jadi sekadar lips service, tampilan politik, sehingga masyarakat tidak begitu merasakan dampaknya,” kata Lako.

Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas LakoDok. Pemprov Jateng Pengamat Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang Andreas Lako

Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, pendampingan harus dilakukan sampai berhasil. Ia pun berharap pendampingan benar-benar fokus. Jika berhasil, maka akan luar biasa.

Lako juga mengimbau Pemprov Jateng agar melakukan pendampingan dengan hati dan merasakan apa yang dirasakan warga, seperti merasakan bagaimana mereka bertahan, berjuang, sampai bisa membangun usaha, dan bertahan.

"Mereka seperti bayi, besar, dan sekolah. Mereka sudah berhasil? Tidak. Dampingi mereka hingga mandiri, baru pindah ke lainnya," ujar dia.

Baca juga: Pembangunan Inklusif, Kunci Ganjar Turunkan Angka Kemiskinan Jateng

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Jateng menurun 0,22 persen, dari 10,80 menjadi 10,58 persen.

Pada periode Maret-September 2019 penduduk miskin turun 63.830 orang, dari 3,74 juta orang menjadi 3,68 juta orang. Jumlah itu tertinggi se-Indonesia.

Baca tentang

25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya