Lebih dari Setahun Bupati Terpilih Talaud Belum Dilantik, Ini Jawaban Gubernur Olly

MANADO, KOMPAS.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan, ia tidak menghalangi proses pilkada.

Hal itu disampaikan Olly saat ditanya alasan hingga kini belum melantik Bupati terpilih Talaud Elly Engelbert Lasut. 

Menurut Olly, jika dirinya menghalangi proses pilkada, berarti ia tidak merekomendasikan untuk menteri dalam negeri menerbitkan surat keputusan (SK) bagi Elly.

"Yang saya pertanyakan adalah putusan Mahkama Agung (MA). Kalau saya lantik, saya apain putusan Mahkama Agung. Bahwa dari awal proses pencalonan Elly Lasut ini ada masalah," ujar Olly saat diwawancarai wartawan di kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/1/2020) malam.

"Saya taat akan ini, enggak mungkin Mahkamah Agung perintah ke saya ada masalah terus saya tiba-tiba tidak mengungkapkan persoalan ini," kata Olly menambahkan.

Baca juga: Menurut Yusril, Tak Ada Alasan Pemerintah Tunda Pelantikan Bupati Talaud

Olly mengatakan, kini terserah Mendagri apakah ini melantik Elly.

Olly tidak menghalangi karena ia sudah menandatangani untuk menerbitkan SK Elly.

Ia menambahkan, dalam pertemuan di Kemendagri juga dihadiri pakar.

"Kalau saya tidak mau abaikan (putusan MA), karena kekuatan hukum tetap bagi saya itu. Masa saya 11 tahun bikin UU, jadi saya tahu norma-normanya. Yang jelas, mereka ngomong bahwa itu harus dilantik dan saya bilang benar. Saya tidak pernah menghambat proses pelantikan. Yang saya pertanyakan putusan MA ini," sebut Olly.

Olly mengatakan, jika putusan MA tersebut tidak sah, ia siap melantik Elly Lasut.

"Jika putusan ini tidak sah, saya lantik hari ini (Elly Lasut)," ucap Olly.

Kompas.com mencoba menghubungi Elly dan Moktar. Namun, hingga kini belum ada jawaban.

Diberitakan sebelumnya, sudah lebih dari setahun Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga belum juga dilantik.

Elly dan Moktar ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup terpilih Talaud pada Agustus 2018.

Pelantikan Elly Lasut dan Moktar sebenarnya sudah dijadwalkan pada 21 Juli 2019, disesuaikan akhir masa jabatan Bupati Talaud sebelumnya, yakni Sri Wahyumi Manalip yang tersandung kasus korupsi.