Empat Petambang Ilegal Ditangkap, Walhi Desak Polisi Ungkap Pemodal

Kompas.com - 16/01/2020, 19:59 WIB
Ilustrasi Tambang KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi Tambang

PALU, KOMPAS.com - Kawasan petambangan ilegal di wilayah Dongi-Dongi, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah sudah ditutup.

Namun, hingga saat ini masih ada aktivitas terselubung di wilayah tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan ditangkapnya 4 orang petambang ilegal yang mengambil reef atau material yang mengadung serat emas di Dongi - Dongi.

Baca juga: Aktivitas Tambang Ilegal di Sekitar Ibu Kota Baru akan Disetop

Terkait dengan peristiwa penangkapan tersebut, Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Sulteng mendesak polisi untuk membongkar siapa pemodal di balik penangkapan 4 orang tersebut.

Direktur Eksekutif WALHI Sulteng Abdul Haris Lapabira dalam siaran persnya menduga ada oknum pemodal yang membekingi aktivitas pertambangan ilegal di Dongi-Dongi.

"Para pekerja yang ditangkap bukanlah pelaku utama yang sesungguhnya, mereka hanya orang yang dipekerjakan untuk proses penggalian dan pengoperasian tambang ilegal tersebut," kata Haris, Rabu (15/1/2020).

Haris menjelaskan, dalam proses produksi material menjadi emas yang dilakukan oleh petambang tradisional dengan memakai alat tromol dan tong menggunakan bahan kimia seperti merkuri dan sianida, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan membahayakan keselamatan manusia.

Bahan kimia tersebut diduga diperdagangkan secara ilegal oleh pengusaha.

Baca juga: Kabareskrim Polri: Ada 40 Titik Tambang Ilegal di Gunung Halimun Salak

Menurutnya, kasus seperti ini akan terus berulang jika pemodal yang mengambil keuntungan dan membekingi aktivitas pertambangan ilegal tersebut tidak dibongkar dan diproses secara hukum.

“Kami juga mempertanyakan kinerja kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terjadinya pertambangan ilegal di Sulawesi Tengah," ujar Haris.

Haris menambahkan, belakangan ini pertambangan ilegal semakin marak terjadi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pada sektor pertambangan di Sulawesi Tengah.

"Jika terjadi pertambangan ilegal aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan tidak boleh tebang pilih, utamanya pertambangan ilegal yang dilakukan oleh pengusaha atau korporasi," jelas Haris.

Terkait desakan Walhi, Kasubdit Penmas Humas Polda Sulteng Sugeng Lestari mengatakan polisi saat ini masih melakukan pengembangan terhadap empat tersangka yang ditangkap belum ini.

"Empat  orang yang ditangkap saat ini merupakan sebagai pembuka bagi penyidik untuk mengembangkan hasil penyidikan yang sudah dilakukan. Tentunya hal ini untuk mengetahui apa peran mereka dan siapa pemodalnya, mohon bersabar penyidik kami masih bekerja," kata Sugeng lewat pesan singkatnya. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Tak Ada Gugatan Hasil Pilkada, Eistianah Ditetapkan sebagai Bupati Demak Terpilih

Regional
KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

KPU Tetapkan Wabup Petahana sebagai Bupati Blora Terpilih

Regional
Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Regional
Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Pemprov Maluku Terapkan Aturan Baru, Tamu di Kantor Gubernur Wajib Tes Cepat Antigen

Regional
Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Ruang Isolasi Pasien Covid-19 Nyaris Penuh, Begini Langkah Pemkot Kupang

Regional
Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Antisipasi Dampak PPKM, Ganjar Ajukan Tambahan Anggaran Rp 1 Triliun

Regional
Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Lebih Sepekan PTKM, Kasus Covid-19 di DIY Melonjak, Hari Ini Bertambah 456

Regional
Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Hendi-Ita Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Terpilih

Regional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Wali Kota Solo: Kita Ikut Saja

Regional
Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Pengusaha yang Diduga Gelapkan Pajak Rp 2,5 Miliar di Jambi Segera Diadili

Regional
9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

9 Hari PPKM di Jatim, 1,2 Juta Warga Terjaring Operasi Yustisi, Denda Terkumpul Rp 299 Juta

Regional
RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

RSUD Gunungsitoli Berganti Nama Jadi RSUD dr M Thomsen Nias

Regional
Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Soal Wacana Polantas Tak Lagi Menilang dan Digantikan ETLE, Warga: Uang Tilang Aman

Regional
Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Sulut, Warga Talaud Panik hingga Lari Keluar Rumah

Regional
Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Ganjar Setuju PPKM di Jawa Tengah Diperpanjang

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X