Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pamekasan Dijuluki Kabupaten Plt Pejabat, Ini Penyebabnya

Kompas.com - 15/01/2020, 11:31 WIB
Taufiqurrahman,
Robertus Belarminus

Tim Redaksi

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Kabupaten Pamekasan mendapat tambahan julukan baru selain kabupaten batik, yakni kabupaten Plt (pelaksana tugas) pejabat.

Sebab, 13 jabatan eselon II di lingkungan Pemkab Pamekasan diisi pejabat sementara hingga berbulan-bulan.

Tidak hanya eselon II, namun di eselon III dan eselon IV serta kepala sekolah dasar di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, sudah bertahun-tahun juga diisi seorang Plt. 

OPD yang dijabat Plt di antaranya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Tanaman Holtikultura, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Kepala Satpol PP. 

Baca juga: Pemkab dan DPRD Pamekasan Berencana Revisi Larangan Minuman Beralkohol

Haidar Ansori, Ketua Pergerakan Mahasiswa Madura (Prahara) mengatakan, sangat layak Kabupaten Pamekasan menyandang julukan kabupaten Plt.

Faktanya, kepala SD banyak yang sudah dua tahun lebih belum definitif. Ditambah lagi di eselon II sudah ada 13 OPD Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh Plt. 

"Kalau bertahun-tahun ada pejabat sebagai Plt, sangat layak kalau Pamekasan disebut sebagai kabupaten Plt," terang Haidar Ansori, Rabu (15/1/2020). 

Zainul Hasan, Ketua Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) Pamekasan memiliki penialaian yang sama terkait dengan julukan baru Pamekasan sebagai kabupaten Plt.

Menurut Hasan, ada OPD yang sebelumnya definitif kemudian dimutasi sehingga jabatan yang lama kosong.

Seharusnya, kata dia, yang kosong diisi dulu jangan yang sudah ada pejabatnya kemudian dikosongkan. Pemkab Pamekasan dinilai lamban mengatasi kekosongan pejabat.

Ketika pengisian jabatan pada bulan Juli 2019 lalu, Bupati dinilai seharusnya menuntaskan kekosongan, bukan membiarkan molor sampai hari ini. 

"Apa lagi kalau bukan kabupaten Plt yang pas untuk disandang Pamekasan? Faktanya sampai hari ini sudah ada 13 OPD eselon II yang dijabat Plt," kata Zainul Hasan. 

Berdampak pada pembangunan

Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Harun Suyitno menilai, julukan baru Pamekasan sebagai Kabupaten Plt dari masyarakat sah-sah saja.

Namun, pihaknya menilai apa yang dilakukan Bupati Pamekasan dengan pengisian jabatan Plt sudah baik, meskipun dampaknya negatif bagi masyarakat.

Sebab, dua tahun berjalan memimpin Pamekasan, Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan sudah waktunya untuk membuktikan semua janji dan program yang akan dilakukan. 

"Bupati harus bekerja cepat ke depan. Namun, bagaimana bisa cepat kalau masih ada pejabat yang masih belum definitif. Bupati harus segera menuntaskan kekosongan pejabat ini jika tidak mau distigma bahwa Pamekasan sebagai kabupaten Plt," ungkap Harun Suyitno. 

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Pamekasan, Al Anwari mengungkapkan, masyarakat saat ini banyak tidak tahu mengapa banyak pejabat kosong dan diisi oleh Plt.

Bupati harus menjelaskan kepada masyarakat dan segera mengambil langkah tepat dan cepat.

Sebab, jika jabatan diserahkan cukup lama kepada Plt, maka roda pembangunan tidak akan maksimal. 

Baca juga: Cerita Warga Saat Ketakutan Melihat Pusaran Angin Merusak Bangunan di Pamekasan

"Plt itu tidak punya kebijakan penuh karena semuanya dikontrol oleh Bupati. Sedangkan Bupati banyak yang diurusi. Jika ini dibiarkan berlarut-larut, pembangunan di Pamekasan akan menuai banyak hambatan. Buktinya setahun kemarin banyak program dan kegiatan yang ditunda ke tahun ini," imbuh Al Anwari.

Penyebab kekosongan jabatan

Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Totok Hartono menuturkan, kekosongan pejabat eselon II saat ini karena ada sudah pensiun, dimutasi ke instansi lain dan ada yang karena meninggal dunia.

Selain itu, belum diisinya kekosongan tersebut karena Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam sedang mengajukan Raperda ke DPRD Pamekasan tentang merger OPD.

Saat ini, Raperda tersebut sudah masuk ke Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan sudah dibahas. Kemungkinan, bulan Maret 2020 Raperda tersebut sudah disahkan. 

"Raperda tentang merger OPD sudah dibahas. Kekosongan pejabat tersebut masih akan berlangsung sampai bulan Maret. Jika Raperda sudah disahkan, langsung tancap gas" ujar Totok Hartono, saat ditemui di depan ruang kerjanya. 

Oleh sebab itu, kepala dinas yang merangkap sebagai Plt di dinas lain, ada yang sudah diperpanjang dua kali karena aturannya bisa diperpajang tiap tiga bulan sekali.

Baca juga: Membuat Rumah Ikan Apung, Siasat Nelayan Pamekasan Saat Cuaca Ekstrem

 

Di samping itu, panitia seleksi pengisian jabatan yang sudah dibentuk, sedang bekerja untuk menyeleksi calon pejabat yang akan naik dari eselon III ke eselon II.

Sedangkan untuk eselon III dan eselon IV, administrator, pengawas dan pejabat yang setara, cukup dibahas di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). 

"Siang sampai malam kami rapat untuk mengisi calon-calon pejabat karena kami perlu berpikir tepat, jika sudah merger OPD dijalankan, akan ada pejabat yang tidak kebagian tempat," imbuh mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pamekasan ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com