Demosi SK Pengangkatan 1.073 ASN, Mantan Wali Kota: Motifnya Bukan Membangun Makassar

Kompas.com - 14/01/2020, 17:16 WIB
Eks Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat diwawancara usai persidangan gugatan SK Demosi 1.073 ASN di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Selasa (10/1/2020). KOMPAS.COM/HIMAWANEks Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat diwawancara usai persidangan gugatan SK Demosi 1.073 ASN di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Selasa (10/1/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar periode 2013-2018, Mohammad Ramdhan Pomanto memberi kesaksian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jalan Raya Pendidikan, Makassar, Selasa (14/1/2020).

Kesaksian Ramdhan terkait gugatan SK Demosi PJ Wali Kota Iqbal Suhaeb terhadap 1.073 ASN Pemerintah Kota Makassar. 

Sebagaimana diketahui, SK Demosi 1.073 ASN ini terbit setelah SK Pengangkatan 1.073 ASN di masa pemerintahan pria yang dipanggil Danny Pomanto ini dianggap Iqbal Suhaeb tidak mengikuti rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Dalam kesaksiannya, Danny mengatakan, SK pengangkatan yang dikeluarkannya sama sekali tidak ilegal.

Ia mencontohkan penerbitan SK pengangkatan di masanya justru tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kemendagri dan KASN. 

Danny juga menyampaikan, Makassar menjadi kota yang menyabet dua kali juara 1 birokrasi terbaik se-Indonesia yang di dalamnya terdapat kriteria pengangkatan ASN. 

"Ada 881 kriteria, salah satunya menyangkut birokrasi. Ternyata kita nomor 1 (birokrasi terbaik), artinya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Apalagi ini hanya dengan pergantian pergantian," kata Danny saat diwawancara usai sidang, Selasa sore. 

Baca juga: Ibu yang Tampar Siswi SD di Makassar Akui Khilaf dan Minta Maaf kepada Korban

Menurut Danny, justru SK pergantian pejabat yang dilakukan di era PJ Wali Kota Iqbal Suhaeb yang tidak sesuai dengan prosedur. 

Pasalnya, saat ini sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar dua kali mengalami suspen akibat dihukum Kemendagri. 

"Sekarang ini dua kali mengalami suspen, berarti ada kesalahan prosedur yang mendasar. Itu saja yang bisa membandingkan. (Kalau) dulu sesuai dengan prosedur," ucap Danny. 

Danny pun mempersilakan masyarakat Makassar untuk menilai motif di balik munculnya SK Demosi yang membatalkan pengangkatan 1.073 yang dikeluarkannya jelang masa jabatannya berakhir. 

Yang jelas, kata Danny, SK pengangkatan yang dikeluarkannya tidak menyalahi aturan. 

"Sekarang apa motifnya, masyarakat Makassar juga sudah tahu. Motifnya ini bukan untuk membangun Makassar. Motifnya ini aneh dalam tanda kutip, silakan teman-teman menafsirkan sendiri," kata Danny.. 

SK Demosi 1.073 ASN yang dikeluarkan Iqbal Suahaeb digugat oleh empat ASN Kota Makassar yang keberatan dengan munculnya SK yang menyalahi aturan tersebut. 

Baca juga: Semarak Pilkada Makassar 2020, Mantan Walkot Lawan 2 Adik Mentan dan Keponakan JK

Keempat ASN tersebut ialah eks Camat Manggala Saharuddin, eks Camat Tamalate Fahyuddin, eks Camat Ujung Tanah Chaidar, dan eks Lurah Bitowa Suryadi. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Disnaker Jabar Siap Awasi Pembagian THR oleh Perusahaan

Regional
Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Terkait Fokus Kelola Anggaran, Bupati Jekek: Sudah Lewat 5 Program

Regional
Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Emil Respons Positif Kerja Sama PT Agro Jabar dengan PT Agro Serang

Regional
Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Jabar Jadi Provinsi Terbaik Penerapan PPKM Mikro, Kang Emil: Ini Tanda Kerja Keras Kita Konkret

Regional
Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Soal Gerakan Cinta Zakat, Ganjar: Manfaatnya Hebat

Regional
Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Ridwan Kamil: Gerakan Pramuka Harus Tumbuhkan Jiwa Kepemimpinan

Regional
Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Semarang Jadi Kota Terbaik di PPD Jateng, Hendi: Kita Kawal untuk Realisasi Program

Regional
Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Wujudkan Masyarakat Maju, Bupati dan Wabup Wonogiri Siapkan 7 Program

Regional
Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Pembangunan Kereta Cepat Sudah 70 Persen, Kang Emil: Perlu Dibangun Flyover

Regional
Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang NTT, Ganjar: Ini Bagian dari Spirit Kebersamaan Kita

Regional
Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Ingin Kompetensi Masyarakat Berkembang, Pemprov Jabar Dukung Program Kartu Prakerja

Regional
Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Hadiri Rakerda Jabar Bergerak, Kang Emil: Terus Jalankan Regenerasi

Regional
Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Ceramah Ramadhan Tak Boleh Lama-lama, Materi Ceramah Akan Diatur Pemda

Regional
Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Dedi Mulyadi Menangis Dapati Seorang Ibu Tua Melamun Tak Punya Beras

Regional
Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Cegah Kerumunan, Prosesi Dugderan di Kota Semarang Berjalan Sederhana

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X