Demosi SK Pengangkatan 1.073 ASN, Mantan Wali Kota: Motifnya Bukan Membangun Makassar

Kompas.com - 14/01/2020, 17:16 WIB
Eks Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat diwawancara usai persidangan gugatan SK Demosi 1.073 ASN di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Selasa (10/1/2020). KOMPAS.COM/HIMAWANEks Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto saat diwawancara usai persidangan gugatan SK Demosi 1.073 ASN di PTUN Makassar, Jalan Raya Pendidikan, Selasa (10/1/2020).

MAKASSAR, KOMPAS.com - Wali Kota Makassar periode 2013-2018, Mohammad Ramdhan Pomanto memberi kesaksian di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Jalan Raya Pendidikan, Makassar, Selasa (14/1/2020).

Kesaksian Ramdhan terkait gugatan SK Demosi PJ Wali Kota Iqbal Suhaeb terhadap 1.073 ASN Pemerintah Kota Makassar. 

Sebagaimana diketahui, SK Demosi 1.073 ASN ini terbit setelah SK Pengangkatan 1.073 ASN di masa pemerintahan pria yang dipanggil Danny Pomanto ini dianggap Iqbal Suhaeb tidak mengikuti rekomendasi dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN). 

Dalam kesaksiannya, Danny mengatakan, SK pengangkatan yang dikeluarkannya sama sekali tidak ilegal.

Ia mencontohkan penerbitan SK pengangkatan di masanya justru tidak pernah mendapatkan peringatan dari Kemendagri dan KASN. 

Danny juga menyampaikan, Makassar menjadi kota yang menyabet dua kali juara 1 birokrasi terbaik se-Indonesia yang di dalamnya terdapat kriteria pengangkatan ASN. 

"Ada 881 kriteria, salah satunya menyangkut birokrasi. Ternyata kita nomor 1 (birokrasi terbaik), artinya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan sangat baik. Apalagi ini hanya dengan pergantian pergantian," kata Danny saat diwawancara usai sidang, Selasa sore. 

Baca juga: Ibu yang Tampar Siswi SD di Makassar Akui Khilaf dan Minta Maaf kepada Korban

Menurut Danny, justru SK pergantian pejabat yang dilakukan di era PJ Wali Kota Iqbal Suhaeb yang tidak sesuai dengan prosedur. 

Pasalnya, saat ini sistem di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar dua kali mengalami suspen akibat dihukum Kemendagri. 

"Sekarang ini dua kali mengalami suspen, berarti ada kesalahan prosedur yang mendasar. Itu saja yang bisa membandingkan. (Kalau) dulu sesuai dengan prosedur," ucap Danny. 

Danny pun mempersilakan masyarakat Makassar untuk menilai motif di balik munculnya SK Demosi yang membatalkan pengangkatan 1.073 yang dikeluarkannya jelang masa jabatannya berakhir. 

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X