Komisi I DPRD NTB Tolak Anggaran Pengadaan Mobil Operasional Pimpinan

MATARAM, KOMPAS.com - Komisi l Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak anggaran pembelian mobil operasional untuk para Pejabat Pimpinan DPRD NTB senilai Rp 2,6 miliar.

“Anggaran senilai Rp 2,6 miliar untuk pembelian mobil baru itu harus dibatalkan, dan harus ditolak, komisi 1 menolak itu,” ungkap salah satu anggota Komisi l DPRD NTB, Raihan Anwar, ditemui di ruang kerja, Selasa (14/1/2020).

Politisi Partai Nasional Demokrat itu menyebutkan, pemerintah harus melihat kondisi perekonomian daerah yang sedang devisit, bukan malah menghamburkan uang dengan membeli mobil dengan harga yang fantastis.

Baca juga: Irjen Pol Nana Sudjana Menangis Tinggalkan Polda NTB

“Pemda NTB ini sedang devisit, jangan terlalu berlebihan menggunakan anggaran Negara ini,” kata Raihan.

Raihan menilai, mobil operasional pejabat lama juga masih beroperasi dengan normal, sehingga pembelian mobil operasional yang baru dianggapnya tidak terlalu penting.

Komisi l menilai masih banyak pekerjaan Pemda NTB yang harus diutamakan ketimbang membeli mobil, seperti mengentaskan kemiskinan, pembangunan rumah pasca-gempa, kekeringan yang belum teratasi dan lainnya.

Sementara itu, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB Mahdi menilai pembelian mobil tersebut merupakan tuntutan udang-undang yang harus dilaksanakan.

“Khusus pada pimpinan itu dalam ketentuan itu disediakan rumah negara dan mobil operasional, setiap awal memasuki dan menduduki jabatan, pimpinan disediakan pertama rumah negara sebagai rumah jabatannya, yang kedua kendaraan operasional untuk kegiatan sehari-hari,” ungkap Mahdi.

Mahdi menyebutkan, anggaran pengadaan mobil operasional sebesar Rp 26 miliar tersebut, akan terbagi menjadi 4, yang nantinya masing-masing harga mobil pimpinan sekitar Rp 600 juta.

Baca juga: Gubernur NTB Dukung Revisi Aturan yang Larang Tangkap Benih Lobster

“2,6 miliar itu, bukan untuk satu mobil, tapi 4 mobil sedan, sesuai dengan standar protokoler beliau, jadi 2,6 itu dibagi 4 harganya sekitar Rp 600 juta,” ungkapan Mahdi.

Mahdi menyebutkan, kendaraan untuk para pimpinan DPRD NTB memang seharusnya diganti karena sudah berusia 5 tahun dan hingga saat ini pemakaiannya sudah tidak normal.

“Kondisi mobil itu, kalau boleh dikatakan ya parah sekali, karena sudah hampir 5 sampai dengan 6 tahun dan sudah macet-macet,” kata Mahdi.