KPU Jateng Buka Pendaftaran PPS/PPK untuk Pilkada Serentak 2020, Ini Syaratnya

SEMARANG.KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah bakal membuka pendaftaran bagi Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 21 kabupaten/kota untuk pilkada serentak tahun 2020.

Komisioner Divisi Data dan Informasi KPU Jateng Paulus Widyantoro mengatakan, rekrutmen PPS dan PPK akan dibuka pada 15 Januari tahun 2020.

"Kami membuka kesempatan bagi masyarakat yang berminat daftar. Dibuka pendaftaran Januari 2020. Kuotanya dibagi setiap kecamatan ada lima orang. Sedangkan di setiap desa/kelurahan ada tiga orang," kata Paulus saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (13/1/2019).

Baca juga: PKB Jabar Minta Ulama Pilih Tokoh untuk Pilkada Serentak 2020

Paulus mengungkapkan, terkait honor yang akan didapat bagi para PPS dan PPK akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan di 21 kabupaten/kota masing-masing.

"Besaran honornya beda-beda tiap daerah. Ada yang dapat honor Rp 1,4 juta sampai Rp1,8 juta. Masa kerjanya PPK 10 bulan dan PPS itu 9 bulan, sedangkan kalau KPPS hanya sebulan kerja," ujar Paulus.

Paulus menjelaskan, calon PPS dan PPK harus memenuhi syarat usia maksimal 60 tahun dan minimal berusia 17 tahun serta memiliki stamina yang prima.

"Di aturan PKPU kan ada syarat maksimal warga yang boleh jadi PPS dan PPK berusia 60 tahun dan usia minimalnya 17 tahun. Yang jelas staminanya harus prima karena harus kuat lembur sampai pagi hari," kata Paulus.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Jabar Petakan 4 Potensi Pelanggaran

Berkaca pada Pilpres tahun 2019, untuk mengantisipasi kejadian meninggalnya para petugas karena kelelahan, di tahun 2020 pihaknya akan melakukan pengecekan riwayat kesehatan calon PPS dan PPK.

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten/kota. Termasuk mengecek riwayat penyakit calon PPS dan PPK," jelas Paulus.

Kendati demikian, menurut Paulus beban kerja saat Pilkada 2020 tidak akan seberat saat Pilpres kemarin.

"Saya pikir bebannya akan berkurang 40 persen dibandingkan 2019 kemarin,karena nantinya hanya ada satu kertas suara" ujarnya.