Plang Bertulis 'Pelni' di Pelabuhan Miliaran yang Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Bukan dari Kami

KOMPAS.com- Sebuah plang bertuliskan 'Pelabuhan Pelni' pernah terpasang di pelabuhan senilai miliaran di Pasangkayu, Sulawesi Barat.

Pelabuhan itu kini terbengkalai dan justru digunakan oleh perusahaan sawit swasta nasional untuk kepentingan ekspor CPO.

Namun saat ini, plang yang semula bertuliskan 'Pelabuhan Pelni' diketahui berganti nama menjadi plang perusahaan sawit swasta nasional.

Kepala Keskretariatan Perusahaan PT Pelni Yahya Kuncoro mengatakan pihak PT Pelni tidak pernah memasang plang tersebut.

"Jika ada plang bertulis 'Pelabuhan Pelni', itu bukan dari kami. Bukan Pelni yang memasang," katanya saat dihubungi oleh Kompas.com, Minggu (12/1/2020).

Yahya justru heran mengapa ada plang berdiri mengatasnamakan Pelni. Sebab, PT Pelni tidak memiliki kewenangan untuk membangun pelabuhan.

"Perlu kami jelaskan, Pelni adalah BUMN operator transportasi laut. Yang berwenang membangun pelabuhan adalah Kemenhub, Direktorat Jenderal Pelabuhan Laut," katanya.

Baca juga: Soal Pelabuhan Miliaran Rupiah Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Kami Tidak Pernah Bangun Pelabuhan

Yahya melanjutkan, kapal-kapal Pelni akan singgah di suatu pelabuhan bila ditugaskan oleh pemerintah atau Kemenhub.

"Dengan penetapan suatu trayek yang kontraknya diperbaharui setiap tahun antara Pelni-Kemenhub," kata dia.

Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi berkunjung ke pelabuhan di Pasangkayu, Sulbar, Sabtu (11/1/2020).

Dalam kunjungannya, Siti didampingi anggota DPRD Pasangkayu Lukman Said.

Selain menemukan plang yang berganti nama, mereka melihat sarana pendukung berupa unit bangunan di area pelabuhan terbengkalai. Pelabuhan itu justru dimanfaatkan oleh perusahaan sawit.

“Di pelabuhan ini tak ada lagi plang Pelni terpasang. Yang ada cuma plang perusahaan sawit. Ini kan dibangun dengan dana negara, bukan perusahaan. Harusnya pelabuhan ini juga memberi kontribusi positif terhadap PAD dan masyarakat sekitarnya,” jelas Lukman.

Sementara Ketua DPRD Sulbar Siti mempertanyakan fungsi pelabuhan yang saat ini justru digunakan oleh perusahaan sawit.

“Selama bertahun-tahun tak jelas PAD-nya. Ini pelabuhan Pelni yang dibangun dengan miliaran dana APBN tapi hanya dimanfaatkan salah satu perusahaan swasta yang tidak jelas kontribusi PAD-nya maupun manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,” kata Siti.

Sumber: Kompas.com (Penulis : Kontributor Polewali, Junaedi | Editor : Farid Assifa)