Pelabuhan Pelni Miliaran Rupiah dari APBN Hanya Digunakan Perusahaan Sawit Swasta

PASANGKAYU, KOMPAS.com – Sebuah pelabuhan Pelni yang dibangun dengan anggaran APBN senilai miliaran rupiah tujuh tahun lalu, hingga kini tak pernah disadari hanya dimanfaatkan perusahaan sawit swasta nasional untuk kepentingan ekspor CPO.

Sarana pendukung berupa unit banguan yang berdiri di areal pelabuhan berukuran sekitar satu hektar lebih di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, ini tampak terbengkalai.

Sementara plang yang semula bertuliskan "Pelabuhan Pelni" kini berganti menjadi plang perusahaan swasta nasional.

Pelabuhan Tanjung Bakau di Kecamatan Pasangkayu, ini tak pernah disandari kapal-kapal perusahan PT Pelni.

Baca juga: Soal Pelabuhan Miliaran Rupiah Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Kami Tidak Pernah Bangun Pelabuhan

Hal itu berdasarkan hasil kunjungan Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi didampingi anggota DPRD Pasangkayu, Lukman Said.

“Di pelabuhan ini tak ada lagi plang Pelni terpasang. Yang ada cuma plang perusahaan sawit. Ini kan dibangun dengan dana negara, bukan perusahaan. Harusnya pelabuhan ini juga memberi kontribusi positif terhadap PAD dan masyarakat sekitarnya,” jelas Lukman, Sabtu (11/1/2020).

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi berharap pelabuhan Pelni yang telah menghabiskan dana miliaran rupiah tersebut bisa difungsikan dengan maksimal, sehingga bisa mendorong peningkatan perekonomian masyarakat setempat.

Suraidah mempertanyakan sistem bagi hasil PAD dari kapal-kapal perusahaan sawit swasta nasional yang beroperasi di pelabuhan milik pemerintah tersebut.

“Selama bertahun-tahun tak jelas PAD-nya. Ini pelabuhan Pelni yang dibangun dengan miliaran dana APBN tapi hanya dimanfaatkan salah satu perusahaan swasta yang tidak jelas kontribusi PAD-nya maupun manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,” kata Sitti Suraidah.

Baca juga: Plang Bertulis Pelni di Pelabuhan Miliaran yang Digunakan Perusahaan Sawit, PT Pelni: Bukan dari Kami

Suraidah menyatakan, legislatif akan mendorong pemerintah daerah agar diberi kewenangan oleh negara untuk mengelola PAD dari pelabuhan tersebut.

Sebab, PAD dari pelabuhan ini adalah sebagai salah satu potensi yang dimiliki Sulbar dan akan menjadi penyangga ibu kota ke depannya.

PT Pelni: Kami Tak Bangun Pelabuhan

Kepala Kesekretariatan PT Pelni Yahya Kuncoro mengatakan, PT Pelni tak memiliki wewenang untuk membangun pelabuhan.

"Pelni adalah perusahaan yang bergerak pada bidang transportasi laut sehingga perseroan memiliki tugas untuk mengoperasikan armada kapal dan tidak mengurusi operasional pelabuhan," ungkap Yahya saat dihubungi oleh Kompas.com, Minggu (11/1/2020).

Ia menambahkan wewenang membangun pelabuhan ada pada Kementerian Perhubungan.

"Perlu kami sampaikan bahwa yang berwenang membangun pelabuhan adalah pemerintah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, ataupun Pelindo," ujarnya.

Mengenai kapal-kapal Pelni yang disebut tidak pernah singgah, Yahya menjelaskan Pelni hingga saat ini belum memiliki tujuan pelayaran ke wilayah Pasangkayu, Sulawesi Barat untuk kapal penumpang maupun kapal perintis.

"Kapal Pelni akan singgah di suatu pelabuhan bila ditugaskan oeleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dengan penetapan suatu trayek yang kontraknya diperbarui setiap tahun antara Pelni dan Kementerian Perhubungan," jelas Yahya.