Jokowi Datangi 2 KRI di Selat Lampa Natuna: Saya Pastikan Penegakan Hukum Atas Hak Berdaulat

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau dua Kapal Republik Indonesia (KRI) yakni KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Jokowi tiba di Pangkalan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Setelah menyapa awak kapal, ia langsung menaiki KRI Usman Harun yang bersandar di dermaga.

Jokowi berada di atas KRI Usman Harun sekitar 10 menit untuk meninjau situasi di Perairan Natuna.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Tanah Warga, Jokowi: Natuna adalah Tanah Air Indonesia

Ia didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau dua KRI tersebut dilansir dari setkab.go.id.

Terkait berita tentang kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Jokowi menyatakan bahwa kapal internasional bisa melintas dengan bebas di zona tersebut.

Baca juga: Fakta tentang Natuna, Surga Bahari di Perbatasan Indonesia yang Miliki Cadangan Gas Raksasa

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucap Presiden.

Namun ia menegaskan bahwa di zona ZEE, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum.

Untuk itu, bila ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di di zona ZEE secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Baca juga: Tinjau Kapal Perang di Natuna, Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

Pesan khusus Jokowi untuk nelayan di Natuna

DOK RAMAYULIS PILIANG Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar saat menijau pulau terdepan tersebut.

"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat gak sih," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sarana tersebut, kata Jokowi, menunjang para nelayan menjual hasil tangkapan ikan mereka.

Baca juga: Berkunjung, Ini Pesan Khusus Jokowi untuk Nelayan di Natuna

"Saya tadi nanya, kalau nangkap ikan misalnya 50 kilo jualnya ke mana? Ke tengkulak? Artinya semua ikan ada yang beli," katanya.

Jokowi bahkan menyebut segala kekurangan sarana dan prasarana perikanan harus segera diperbaiki. Ia tidak ingin sarana perikanan menjadi sia-sia.

"Jangan sampai bangunan yang saya lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan," ujar dia.