Jelang Pilkada 2020, Bupati Jember Lakukan Mutasi Besar-besaran terhadap PNS

Kompas.com - 08/01/2020, 12:36 WIB
Pelantikan dan pengukuhan terakhir pejabat Pemkab Jember yang digelar Selasa malam oleh Wabup Abdul Muqiet Arief Bagus SupriadiPelantikan dan pengukuhan terakhir pejabat Pemkab Jember yang digelar Selasa malam oleh Wabup Abdul Muqiet Arief

JEMBER, KOMPAS.com – Bupati Jember Faida melakukan mutasi terhadap 726 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Proses mutasi dilakukan selama 5 hari hingga Selasa (7/1/2020) malam.

Mutasi ini dilakukan bupati menjelang Pilkada 2020. Wakil Bupati Jember Abdul Muqiet Arief mengatakan, pelaksanaan mutasi dan pengukuhan tersebut menggunakan SOTK yang baru.

”Ini adalah hari terakhir bupati boleh melakukan mutasi, dalam kaitan dengan peraturan Pemilu,” katanya seusai pelantikan dan pengukuhan kepada KOMPAS.com di Aula Pendapa Wahyawibawagraha, Selasa  malam.

Baca juga: Satu Pasangan Ajukan Diri Maju di Pilkada Jember Melalui Jalur Independen

Menurut dia, pelantikan tersebut digelar marathon karena 8 Januari 2020 merupakan hari terakhir aesuai aturan. Petahana yang maju dalam Pilkada 2020 tidak boleh memutasi pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan calon.

Muqiet berpesan pada para ASN tersebut akan mereka lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebab, pejabat sedang mendapat sorotan dari masyarakat terkait kinerja mereka masing-masing.

Baca juga: Ditangkap KPK, Bupati Sidoarjo Sempat Berada 6 Jam di Polda Jatim

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menegur bupati Jember agar mencabut 15 SK pengangkatan pejabat dan 30 Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja (KSOTK). Dia merekomendasikan untuk mengembalikan pada SOTK yang lama.

Hermanto Rohman, pakar kebijakan publik dari Universitas Jember, menilai seharusnya bupati mengajukan keberatan terlebih dahulu terkait teguran Kemendagri terkait SOTK.

“Bupati tidak bisa meniadakan surat Mendagri, kalau menyikapinya, harus mengajukan keberatan dulu,” tuturnya.

Baca juga: Bupati Minta Natuna Jadi Provinsi, Plt Gubernur Kepri Tidak Setuju

Pertimbangannya adalah bupati akan menyesuaikan teguran Mendagri sesuai aturan terbaru terkait jabatan eselon IV dari Pemerintah Pusat.

“Kedua, memastikan Perbup SOTK dulu sebagai rumah, baru kemudian menata dan menyiapkan jabatan,” tandasnya.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Pria Gangguan Jiwa di Manggarai Timur, Lima Tahun Tinggal di Tebing Gua Penuh Sampah

Kisah Pria Gangguan Jiwa di Manggarai Timur, Lima Tahun Tinggal di Tebing Gua Penuh Sampah

Regional
Kesaksian Kodir Saat Selamatkan Belasan Siswa Korban Susur Sungai Sempor

Kesaksian Kodir Saat Selamatkan Belasan Siswa Korban Susur Sungai Sempor

Regional
[POPULER NUSANTARA] Pembina Pramuka Susur Sungai Diperingatkan Warga | Cemburu, Nenek 62 Tahun Tusuk Suami

[POPULER NUSANTARA] Pembina Pramuka Susur Sungai Diperingatkan Warga | Cemburu, Nenek 62 Tahun Tusuk Suami

Regional
Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Setelah Bunuh dan Curi Emas Milik Ibu Kos, Pria Ini Pelesir ke Bali dan Bayar Kos Pacar

Regional
4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

4 Fakta Penemuan Jenazah di Bondowoso, Mayat Tanpa Kepala hingga Polisi Kerahkan Anjing Pelacak

Regional
Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Cerita Putra Amrozi Pelaku Bom Bali I, Sempat Dikucilkan, Tak Ingin Anak Alami Hal Sama

Regional
BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

BNN Amankan 3 Juta Pil PCC dari Pabrik Narkoba di Lahan Pemkot Bandung

Regional
KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

KPK Soroti Pengelolaan Aset di Kepri Usai Rapat Evaluasi di Batam

Regional
IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

IAIN Surakarta Akan Berubah Nama Jadi UIN Raden Mas Said

Regional
Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Kronologi Penemuan KM Beringin Jaya, Delapan Hari Terombang-ambing dan Ditarik Kapal Nelayan

Regional
Warga Bekasi Ditemukan Tinggal Kerangka di Jepara

Warga Bekasi Ditemukan Tinggal Kerangka di Jepara

Regional
Pembunuh Ibu Kos di Tulungagung Ditangkap, Cekik Korban Hingga Tewas dan Curi Perhiasan

Pembunuh Ibu Kos di Tulungagung Ditangkap, Cekik Korban Hingga Tewas dan Curi Perhiasan

Regional
Pemkab Kulon Progo Surati Sultan HB X, Minta Underpass Kulur Segera Dituntaskan

Pemkab Kulon Progo Surati Sultan HB X, Minta Underpass Kulur Segera Dituntaskan

Regional
KPU Denpasar Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Independen di Pilkada

KPU Denpasar Tutup Pendaftaran, Nihil Calon Independen di Pilkada

Regional
Selama Sepekan, Jembatan di Sungai Pentasan Prabumulih Terendam Banjir

Selama Sepekan, Jembatan di Sungai Pentasan Prabumulih Terendam Banjir

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X