Bupati Minta Natuna Jadi Provinsi, Plt Gubernur Kepri Tidak Setuju

BATAM, KOMPAS.com - Plt Gubernur Kepri Isdianto tidak setuju jika Kabupaten Natuna dan Anambas jadi provinsi baru di Kepulauan Riau. 

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi usul Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, yang menginginkan Natuna dan Anambas berdiri jadi provinsi sendiri. 

Hal itu untuk meminimalisir pencurian ikan oleh nelayan dan kapal ikan asing di perairan Natuna. 

Isdianto menilai Natuna tidak pas untuk dijadikan provinsi.

Baca juga: Bertolak ke Natuna, Presiden Jokowi Akan Bertemu Ratusan Nelayan

Jadi kawasan khusus

Menurut dia,  Natuna yang merupakan pulau terdepan di indonesia lebih pas dijadikan kawasan khusus.

Usalan menjadi kawasan khusus tersebut dinilai lebih pas untuk memaksimalkan pemanfaatan dan untuk menjaga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Sebab, ZEE Indonesia di Natuna kerap dimasuki Coast Guard China, kapal pengawasan perikanan China serta nelayan China itu sendiri.

"Kalau (jadi) provinsi saya nilai tidak maksimal, namun jika kawasan khusus itu baru pas dan lebih tepat sasaran," kata Isdianto yang diwawancara saat mempersiapkan menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Pupusnya Harapan Bupati agar Natuna Jadi Provinsi...

Berbatasan dengan banyak negara

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Selain memiliki banyak pulau, natuna juga merupakan pulau terdepan yang banyak bersinggungan langsung dengan negara lain seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan China sendiri walaupun terbilang jauh dari tiga negara lainnya.

Bahkan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.

Baca juga: Mardani Nilai Pembentukan Provinsi Tak Selesaikan Masalah Illegal Fishing di Natuna

Cadangan migas melimpah, pantai memesona

Belum lagi sumber daya alamnya, seperti yang diketahui yakni cadangan migas yang melimpah, sumber laut seperti perikanan hingga wisata baharinya yang memiliki pesona eksotis yang luar biasa.

Hal ini sehingga dianggap perlu menjadi perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Tanpa disadari Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang memesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata baharinya," paparnya.

Baca juga: Komisi II DPR Nilai Tak Ada Urgensi Jadikan Natuna sebagai Provinsi

Pertahanan dan keamanan laut

Lebih jauh Isdianto mengatakan bahwa sektor pertahanan dan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan serta kelautan, komunikasi dan pariwisata.

"Potensi Natuna harus mampu dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat sendi-sendi pertahanan keamanan negara di pulau terdepan," pungkasnya.

Baca juga: Kemendagri Belum Terima Usulan soal Natuna Jadi Provinsi Khusus