Bupati Minta Natuna Jadi Provinsi, Plt Gubernur Kepri Tidak Setuju

Kompas.com - 08/01/2020, 11:08 WIB
Plt Gubernur Kepri Isdianto menegadkan kabut asap di Kepri merupakan kabut asap kiriman dari Kalimantan dan Sumatera. KOMPAS.COM/HADI MAULANAPlt Gubernur Kepri Isdianto menegadkan kabut asap di Kepri merupakan kabut asap kiriman dari Kalimantan dan Sumatera.

BATAM, KOMPAS.com - Plt Gubernur Kepri Isdianto tidak setuju jika Kabupaten Natuna dan Anambas jadi provinsi baru di Kepulauan Riau. 

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi usul Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, yang menginginkan Natuna dan Anambas berdiri jadi provinsi sendiri. 

Hal itu untuk meminimalisir pencurian ikan oleh nelayan dan kapal ikan asing di perairan Natuna. 

Isdianto menilai Natuna tidak pas untuk dijadikan provinsi.

Baca juga: Bertolak ke Natuna, Presiden Jokowi Akan Bertemu Ratusan Nelayan

Jadi kawasan khusus

 

Menurut dia,  Natuna yang merupakan pulau terdepan di indonesia lebih pas dijadikan kawasan khusus.

Usalan menjadi kawasan khusus tersebut dinilai lebih pas untuk memaksimalkan pemanfaatan dan untuk menjaga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Sebab, ZEE Indonesia di Natuna kerap dimasuki Coast Guard China, kapal pengawasan perikanan China serta nelayan China itu sendiri.

"Kalau (jadi) provinsi saya nilai tidak maksimal, namun jika kawasan khusus itu baru pas dan lebih tepat sasaran," kata Isdianto yang diwawancara saat mempersiapkan menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (8/1/2020).

Baca juga: Pupusnya Harapan Bupati agar Natuna Jadi Provinsi...

Berbatasan dengan banyak negara

Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X