Warga Inisiatif Sediakan Konsumsi Saat Rapat Panitia Angket DPRD Jember

JEMBER, KOMPAS.com – Panitia angket kelompok kerja (Pokja) I DPRD Jember, Jawa Timur, menggelar rapat dengar pendapat pada Senin (6/1/2020).

Rapat tersebut menghadirkan berbagai pejabat, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, polisi hingga pakar hukum dari perguruan tinggi.

Saat rapat digelar, tidak ada konsumsi yang diberikan oleh DPRD Jember, karena tak ada anggaran.

Konsumsi bagi para peserta rapat dengar pendapat justru disediakan oleh seorang warga yang berinisiatif.

“Kami tahu DPRD Jember tidak punya anggaran, saya lihat tidak ada air putih atau kopi,” kata Kustiono Musri, warga Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang yang juga mengikuti rapat tersebut.

Baca juga: Kasus Korban Mutilasi di Dalam Box dan Kulkas, 19 Orang Diperiksa

Kustiono kemudian berinisiatif untuk membelikan kopi dan air mineral bagi peserta rapat.

Adapun, tidak adanya anggaran tersebut karena terjadi keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2020.

Keterlambatan itu disebabkan belum adanya pembahasan antara ekskutif dan legislatif.

Sebelumnya, terdapat surat teguran dan Kementerian Dalam Negeri pada Pemkab Jember.

Teguran itu untuk mengembalikan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Jember pada yang lama.

“Saya prihatin, hak angket itu kegiatan negara yang harus dibiayai negara,” kata Kustiono.

Kustiono merasa terpanggil membantu, agar pelaksanaan hak angket DPRD Jember bisa sampai selesai.

Baca juga: Cuaca Buruk, ASDP Tutup Semua Rute Pelayaran Ferry di NTT