Bupati Natuna Mengaku Pencurian Ikan oleh Kapal Asing Bukan Hal Baru

NATUNA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Natuna saat ini membuat gerah Bupati Natuna Hamid Rizal.

Bahkan, dirinya mengaku bahwa aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing mulai dari Vietnam, Thailand dan termasuk China sejatinya bukan perkara baru.

Bahkan sudah lama sekali dan sekarang kalau tidak ada kapal pengawasan di perbatasan, nelayan-nelayan asing menggunakan kapal ikan dengan GT di atas 30 masuk lagi ke wilayah Natuna dengan merajalela.

Baca juga: Coast Guard China Masuki Perairan Natuna, TNI: Nelayan Tak Perlu Takut Melaut

Berdasarkan catatan Badan Keamanan Laut (Bakamla), jejak terakhir kapal nelayan asing masuk ke perairan Natuna pada akhir tahun lalu.

Mereka masuk dan kemudian diusir namun beberapa di antaranya rupanya kembali lagi ke Indonesia.

Sebelumnya, juga ada catatan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menemukan aksi pencurian ikan oleh kapal asing pada pertengahan Maret 2019.

Ketika itu, pasukan pengamanan wilayah laut sempat mengejar kapal, namun mereka berhasil melarikan diri dan dikawal oleh coast guard China.

"Untuk jumlah seluruhnya saya belum mendapatkan angkanya, namun bisa dilihat dari jumlah KIA yang berhasil ditangkap dan ditenggelamkan, seolah mereka tidak takut dengan hukum dan aturan pemerintah Indonesia," kata Hamid Rizal melalui telepon, Minggu (5/1/2020).

Hamid Rizal mengaku hal ini merupakan kewenangan penuh para regulator wilayah kelautan, seperti TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan KKP.

"Saya pengaman ini jangan sampai di sini saja, ada bentuk kegiatan berkesinambungan yang dilakukan di laut terdepan Indonesia ini, sebab sudah banyak sumber daya alam di laut Natuna dijarah dengan KIA yang terkesan tidak ada kapoknya meskipun sudah ditangkap dan ditenggelamkan," jelasnya.

Baca juga: Laut Natuna Kembali Jadi Sengketa, Berapa Nilai Proyek China di Indonesia?

Namun demikian, Hamid Rizal siap mendukung apapun keputusan pemerintah pusat terkait penanganan polemik Natuna oleh China.

Ia juga memberi dukungan penuh kepada TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna.

Saatnya Natuna jadi provinsi khusus

Lebih jauh, Hamid Rizal mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.

Hal ini dilakukan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.

"Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga, mengelola dan mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepri," jelasnya.