Kaleidoskop 2019: Tarik Ulur Penutupan Pulau Komodo, Alasan Konservasi hingga Rencana "Membership" Turis Premium

Pada Senin (30/9/2019), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan langsung menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat di Jakarta.

Dalam pertemuan itu, Luhut memastikan bahwa Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, tidak akan ditutup.

“Jadi Pulau Komodo ini tidak ditutup, kita lakukan penataan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak terkait. Dibuat aturan adanya pembatasan jumlah wisatawan ke Pulau Komodo dengan diadakanannya tiket kapasitas kunjungan/ wisatawan,” kata Luhut dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin malam.

Baca juga: Duduk Perkara Rencana Kontroversi Gubernur NTT Tutup Pulau Komodo

Pengaturan tiket tersebut dilakukan dengan sistem kartu membership tahunan yang bersifat premium.

Untuk membership premium akan diarahkan ke Pulau Komodo langsung di mana komodo-komodo besar ada di sana.

Sedangkan yang tidak memiliki kartu premium akan diarahkan ke lokasi lain yang ada hewan komodo juga.

“Nanti mereka (non-premium) akan diarahkan ke komodo yang kecil seperti di Pulau Rinca. Jadi mereka hanya bisa di sana, tidak bisa ke mana-mana lagi,” kata Luhut.

Baca juga: Polemik Suku Komodo di Pulau Komodo, Dianggap Penduduk Liar hingga Wacana Relokasi

Akan dibangun pusat riset di Pulau Komodo

Mengenai pengelolaan Pulau Komodo ini, Deputi Bidang Infrastruktur Ridwan Djamaluddin yang juga mengikuti rapat menambahkan, nantinya juga akan dibangun Pusat Riset Komodo di Pulau Komodo serta penataan kapal cruise ke Pulau Komodo dan Labuan Bajo.

"Kita juga harus membangun sarana dan prasarana wisata alam berstandar internasional, dan membangun sarana prasarana pendukung yang memadai di luar kawasan Pulau Komodo ini,” ujar Ridwan.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menyebut pihaknya telah membahas tarif masuk ke Pulau Komodo bersama pemerintah pusat.

Menurut Viktor, saat pertemuan dengan pemerintah pusat, pihaknya menawarkan tarif masuk ke komodo dengan sistem keanggotaan yang memiliki kartu khusus.

"Dalam rapat itu, saya minta untuk masuk Pulau Komodo harus menjadi member only. Itu kita tawarkan 1.000 dollar Amerika Serikat per tahun untuk bayarnya," ujar Viktor kepada Kompas.com, Selasa (19/11/2019).

Viktor mengatakan, hal itu baru penawaran dari pemerintah provinsi ke pusat dan sampai saat ini belum ada keputusan bersama.

Baca juga: Anak-anak dari Pulau Komodo Tulis Surat untuk Presiden Jokowi

Penggunaan sistem membership

Menurut Viktor, dengan pengunjung yang terdaftar sebagai anggota, tentu membatasi orang yang akan masuk ke Pulau Komodo.

"Itu penawaran dari provinsi dan kita akan diskusi lebih lanjut. Tapi saya pikir, itu menjadi tawaran yang baik," kata politisi Partai Nasdem itu.

Viktor pun punya dua target utama dengan tawaran sistem keanggotaan itu.

Pertama, beban Pulau Komodo sebagai kawasan yang terproteksi bisa lebih baik.

Kemudian, yang kedua, penghasilan per tahun dari Pulau Komodo bisa mencapai 50 juta dollar AS.

Kalau 50.000 kartu, berarti 50 juta dollar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan Rp 33 miliar pemasukan per tahun yang didapat dari Taman Nasional Komodo selama ini, jelas lompatannya yang sangat luar biasa, dan itu pemasukan per tahun," ujar Viktor.

Baca juga: Gubernur NTT Sebut Jokowi Setuju Pulau Komodo Ditutup Sementara