Kaleidoskop 2019: Tarik Ulur Penutupan Pulau Komodo, Alasan Konservasi hingga Rencana "Membership" Turis Premium

Menuai kontroversi

Pernyataan Viktor tersebut menjadi kontroversi. Ada pihak yang menolak dan ada pula yang mendukung rencana itu. Bahkan warga yang selama ini mendiami Pulau Komodo, kemudian menggelar aksi unjuk rasa.

Terkait tanggapan sejumlah pihak, Gubernur Viktor kembali mengatakan soal pentingnya perhatian dan tanggung jawab besar terhadap kelangsungan hidup satwa komodo di Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Viktor, komodo itu binatang purba yang hanya dimiliki oleh NTT.

Pihaknya, kata Viktor, harus melihat cukupnya ketersediaan makanan dan keberadaan habitat yang baik, sehingga mereka dapat berkembang-biak dengan baik pula.

Saat ini, lanjut Viktor, salah-satu permasalahannya adalah minimnya ketersediaan makanan, seperti rusa yang selalu dicuri.

Hal ini menyebabkan menurunnya ketersediaan makanan, yang berdampak bagi komodo.

Baca juga: Pulau Komodo Batal Ditutup, Luhut Sebut Pengunjung Akan Dibatasi

"Kami akan menertibkan mereka yang mencuri rusa dan juga yang mencuri komodo," ucap Viktor, kepada sejumlah wartawan, Selasa (21/5/2019).

"Kami juga mau agar tidak ada manusia yang tinggal di Pulau Komodo. Mereka yang sekarang tinggal di sana akan kami pindahkan ke Pulau Rinca atau Pulau Padar. Tentunya, dalam urusan memindahkan penduduk ke tempat yang lain itu tidak gampang. Menjadi tugas pemerintah, untuk mengatur hidup mereka agar lebih baik dan lebih layak. Kami akan buat kajian tentang itu," lanjut dia.

Pihaknya mau menciptakan Taman Nasional Komodo sebagai alam liarnya komodo.

Atraksi itu akan menarik bagi wisatawan, bagaimana satwa tersebut mengejar, menangkap dan memakan hewan lain.

Jadi, kita bukan memanjakan dengan memberinya makan dan komodo menjadi malas," ujar dia.

Baca juga: Gubernur NTT Tetap Tutup Pulau Komodo, Tolak Hasil Kajian Tim Terpadu

Pengunjung Pulau Komodo dibatasi, hanya yang kaya

Viktor mengatakan, kuota pengunjung pun perlu dibatasi. Viktor ingin menjaga kuota maksimum 50.000 orang pengunjung dalam satu tahun.

Setiap pengunjung, kata dia, harus tercatat sebagai member dengan biaya 1.000 dollar AS untuk satu tahun.

Viktor menyebut, awal dari kebijakan penutupan TNK ini banyak yang menolak, tetapi kini banyak yang sudah setuju termasuk Presiden.

Pihaknya juga membentuk tim dari pemerintah provinsi dan pusat, untuk mendiskusikan langkah-langkah yang akan dibuat dan juga besaran anggaran yang digunakan.

"Selama ini, kita tidak tahu secara jelas jumlah komodo atau makanan komodo itu sendiri, termasuk juga kondisi habitat alamnya. Makanya, kita akan gunakan teknologi detektor untuk mengetahui kondisi TNK, di antaranya jumlah komodo, makanan dan juga kondisi tempat tinggalnya. Dengan begitu, kita bisa mengambil langkah yang tepat seperti konservasi dan kecukupan makanan bagi mereka seperti rusa dan babi," ujar Viktor.

Baca juga: Soal Pulau Komodo, Gubernur NTT: Kalau Presiden Suruh Stop, Maka Saya Akan Stop

Relokasi warga

Terkait penolakan sejumlah warga Pulau Komodo di Kabupaten Manggarai Barat yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka keluar dari wilayah tersebut, Viktor menyebut kalau hal itu adalah lumrah dilakukan.

"Di mana-mana semua orang pasti begitulah (menolak) dan itu adalah hal biasa," ujar Viktor saat diwawancarai Kompas.com, di Hotel Sasando Kupang, Jumat (16/8/2019) malam.

Menurut Viktor, prinsipnya pemerintah tidak pernah berniat untuk mencelakakan warganya sendiri.

Yang dilakukan oleh pemerintah, lanjut Viktor, hanya sebatas penertiban dan demi kepentingan pembangunan kawasan itu menjadi konservasi serta untuk masa depan NTT.

"Untuk warga semua akan diperhatikan, baik itu anak sekolah, air bersih, listrik kita disiapkan. Bahkan sertifikat tanah pun akan disiapkan," kata Viktor.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pikirkan dengan Matang Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Tiga menteri bertemu Gubernur NTT

Soal rencana penutupan Pulau Komodo langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.